SAMARINDA, Rilismedia.co — Komisi II DPRD Kota Samarinda menilai digitalisasi menjadi kunci bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bertahan di tengah perubahan pola perdagangan yang semakin cepat. Namun, kesenjangan akses teknologi dan rendahnya literasi digital dinilai masih menjadi hambatan utama.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan banyak pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan platform digital secara optimal, baik untuk pemasaran maupun pengembangan usaha.
“Sekarang pasar sudah bergerak ke arah digital. Kalau pelaku UMKM tidak ikut beradaptasi, mereka akan tertinggal, apalagi dalam persaingan dengan produk dari luar daerah,” kata Viktor belum lama ini.
Menurut dia, digitalisasi bukan sekadar soal membuka toko di marketplace, tetapi juga menyangkut kemampuan mengelola usaha berbasis teknologi, mulai dari promosi, pencatatan keuangan, hingga membangun branding produk.
Viktor menilai pemerintah daerah perlu merancang program pelatihan yang lebih spesifik dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital pelaku usaha.
“Pelatihan harus lebih fokus. Tidak hanya diajarkan jualan online, tapi juga bagaimana mengelola bisnis secara digital, termasuk pemasaran dan penguatan merek,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur dan akses internet yang merata agar proses digitalisasi tidak hanya dinikmati sebagian pelaku usaha.
Selain itu, Viktor menekankan bahwa digitalisasi harus diiringi dengan akses permodalan yang memadai. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang kesulitan meningkatkan kapasitas usaha karena terbatasnya pembiayaan.
“Digitalisasi tanpa dukungan modal juga akan sulit berkembang. Keduanya harus berjalan beriringan supaya usaha bisa benar-benar naik kelas,” katanya.
Ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berperan aktif dalam menjembatani pelaku UMKM dengan sektor perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, terutama bagi usaha yang dinilai layak berkembang.
Namun, Viktor mengingatkan agar setiap program bantuan, baik pelatihan maupun pembiayaan, disertai dengan pendampingan yang konsisten.
“Pendampingan itu penting. Jangan hanya dilepas begitu saja, tapi harus dipastikan pelaku usaha benar-benar mampu menjalankan usahanya dengan sistem digital,” ucapnya.
Menurut dia, keberhasilan digitalisasi UMKM tidak diukur dari jumlah pelaku usaha yang masuk ke platform digital, tetapi dari sejauh mana mereka mampu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.
“Kalau hanya sekadar punya akun, itu belum cukup. Yang penting adalah dampaknya, apakah omzet meningkat atau tidak,” ujarnya.
Komisi II DPRD Samarinda berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor swasta dapat diperkuat untuk mempercepat transformasi digital UMKM.
“Digitalisasi ini bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan. Kalau UMKM bisa beradaptasi, peluang untuk berkembang sebenarnya sangat besar,” kata Viktor.
