SAMARINDA, Rilismedia.co — Penurunan daya beli masyarakat mulai terasa di Kota Samarinda. Sejumlah indikator di lapangan menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan usaha kecil.
Laporan terbaru menyebutkan, pelaku UMKM di Samarinda mulai mengalami penurunan omzet signifikan. Salah satu usaha katering rumahan bahkan mengaku pendapatannya turun hingga 50 persen akibat berkurangnya pesanan dari sekolah dan perkantoran.
Fenomena serupa juga terlihat di pasar tradisional. Pedagang mengeluhkan jumlah pembeli yang menurun dalam beberapa pekan terakhir, meskipun harga kebutuhan pokok relatif masih terkendali.
Di tengah kondisi itu, Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha agar aktivitas ekonomi tetap bergerak.
“Yang jelas kita dari pemerintah berharap regulasinya dipermudah. Jadi pemasoknya jangan dipersulit mengenai izin, apalagi mendatangkan barang dari luar,” ujarnya.
Menurut Helmi, kemudahan distribusi dan perizinan menjadi faktor penting untuk menjaga ketersediaan barang sekaligus menekan harga di pasaran. Jika arus barang tersendat, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga dan melemahnya daya beli.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda juga mencatat kenaikan harga sejumlah bahan pokok dalam beberapa bulan terakhir, seperti cabai dan daging, yang turut memberi tekanan pada konsumsi rumah tangga.
Selain itu, kenaikan biaya distribusi akibat faktor eksternal seperti harga bahan bakar juga berpotensi memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bahkan telah mewanti-wanti potensi penurunan daya beli jika tekanan harga tidak terkendali.
Di sisi lain, Helmi berharap program pemerintah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dapat menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha kecil.
“Harapan kita nanti, mudah-mudahan kalau program MBG itu jalan, pedagang bisa ikut memasok di MBG,” katanya.
Sejumlah pihak menilai, program tersebut berpotensi membuka rantai pasok baru bagi UMKM di Samarinda, di tengah lesunya aktivitas perdagangan yang terjadi saat ini.
Meski demikian, Helmi menegaskan bahwa pemulihan daya beli masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada satu program. Diperlukan kebijakan yang lebih luas, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Dengan kondisi saat ini, tantangan terbesar pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, kemudahan usaha, dan daya beli masyarakat agar tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi.
