SAMARINDA – Polemik pembangunan Terowongan Samarinda kian menguat di ruang publik. Kritik berseliweran, asumsi berkembang, bahkan tak sedikit narasi yang menggiring opini tanpa pijakan data yang utuh.
Di tengah riuh itu, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda, Ronni Hidayatullah angkat bicara. Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak pada penilaian prematur.
Ia menilai, perdebatan dalam pembangunan merupakan konsekuensi logis dalam sistem demokrasi. Namun, yang menjadi persoalan ketika kritik kehilangan basis objektivitas dan lebih didorong oleh persepsi, bukan fakta.
Menurutnya, sejarah telah berulang kali mencatat bagaimana gagasan besar justru lahir dari keraguan, bahkan penolakan.
Dalam teori Diffusion of Innovations, Everett Rogers menjelaskan bahwa inovasi hampir selalu menghadapi resistensi sebelum akhirnya diterima luas oleh masyarakat.
Fenomena itu, kata dia, bukan hal baru. Ia mencontohkan Kotoku Wamura di Jepang yang sempat dianggap “gila” karena membangun infrastruktur penahan tsunami berskala besar. Proyek itu kala itu dinilai pemborosan, namun justru menjadi penyelamat saat bencana besar menghantam.
Hal serupa juga terjadi pada Thomas Edison, Wright Brothers, hingga B.J. Habibie. Gagasan mereka sempat diragukan, bahkan ditertawakan, sebelum akhirnya diakui sebagai tonggak kemajuan peradaban.
Di Samarinda, dinamika serupa kini mengiringi berbagai program Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Andi Harun. Mulai dari pengendalian banjir, penataan kota, Program Pro Bebaya, hingga proyek Terowongan Samarinda yang menjadi sorotan utama.
Ia menegaskan, kritik tetap penting dan tidak boleh dibungkam. Namun, kritik yang tidak berbasis data justru berpotensi menciptakan disinformasi di tengah masyarakat.
“Namun kritik yang disampaikan hendaknya tetap berpijak pada fakta, data, dan objektivitas agar tidak menimbulkan persepsi yang menyesatkan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai kerja nyata menjadi parameter utama dalam menilai sebuah kepemimpinan, bukan sekadar opini yang berkembang di ruang publik.
“Andi Harun telah membuktikan bahwa kerja nyata adalah jawaban terbaik atas berbagai perdebatan. Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kemajuan daerah membutuhkan kolaborasi dan objektivitas. Media pers dan media sosial memiliki peran strategis untuk mengawal pembangunan secara kritis, faktual, dan bertanggung jawab demi kemajuan Samarinda.”
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa dilihat dalam potongan-potongan pendek, melainkan harus dalam perspektif jangka panjang. Terowongan Samarinda, menurutnya, adalah proyek strategis yang harus diuji melalui manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar perdebatan yang belum tentu berdasar.
Keterlibatan publik, lanjutnya, tetap dibutuhkan. Namun bukan dalam bentuk polarisasi, melainkan kolaborasi yang sehat antara pemerintah, masyarakat, media, dan elemen sipil lainnya.
“Yang dibutuhkan Samarinda hari ini adalah semangat kolaborasi untuk mengawal pembangunan secara konstruktif. Kritik harus tetap hidup dalam demokrasi, tetapi harus berjalan beriringan dengan objektivitas, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama,” tutupnya.
