Rilisemdia.co – Perbaikan infrastruktur di tiga wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera terus dikebut pemerintah. Hingga pertengahan Mei 2026, mayoritas akses jalan dan jembatan yang sebelumnya rusak kini mulai kembali berfungsi dan menghubungkan aktivitas masyarakat.
Tiga daerah yang menjadi fokus percepatan rehabilitasi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 11 Mei 2026, sekitar 94 persen dari total 2.421 ruas jalan daerah terdampak telah kembali beroperasi secara fungsional.
Sementara itu, sekitar 67 persen dari total 1.181 unit jembatan daerah yang sempat rusak juga sudah dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Pemerintah memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya terdampak kini telah 100 persen tersambung secara fungsional untuk mendukung distribusi logistik serta aktivitas ekonomi warga.
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, mengatakan proses pemulihan infrastruktur di lapangan menunjukkan perkembangan yang signifikan dan sebagian besar pekerjaan sudah mendekati tahap akhir.
“Kondisi di lapangan sudah menunjukkan progres signifikan dan hampir tuntas. Untuk akses jalan nasional bahkan sudah 100 persen terhubung sejak beberapa bulan lalu. Saat ini tinggal pembersihan drainase yang tertutup lumpur,” kata Amran dalam konferensi pers Satgas PRR di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Selain perbaikan jalan dan jembatan, pemerintah juga melakukan normalisasi saluran drainase dan pembersihan lumpur yang menutup jalur irigasi di sejumlah titik terdampak bencana.
Meski akses utama telah kembali berfungsi, Amran menegaskan sebagian infrastruktur yang digunakan saat ini masih bersifat sementara, termasuk penggunaan jembatan Bailey di beberapa wilayah.
“Jembatan yang sudah terbangun saat ini sebagian merupakan jembatan Bailey dan beberapa jembatan sementara. Untuk jembatan permanen masih berproses. Dari sisi fungsional, hampir seluruh akses sudah dapat digunakan kembali. Namun, untuk memulihkan infrastruktur seperti sebelum bencana terjadi tentu membutuhkan waktu,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dody Hanggodo menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah agar roda ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat segera normal kembali.
“Penanganan infrastruktur pascabencana menjadi prioritas kami agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi permanen di tiga wilayah terdampak dapat selesai secara bertahap dengan standar infrastruktur yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana pada masa mendatang.
