Rilisemdia.co – Partai Partai Gerindra angkat bicara menyusul kritik publik terhadap lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis untuk menemui Presiden Emmanuel Macron yang bertepatan dengan momentum Idul Adha 2026. Polemik juga muncul setelah program pembagian 1.098 sapi kurban dari APBN ramai disorot di media sosial.
Juru Bicara Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan kunjungan Prabowo bukan agenda pribadi, melainkan misi resmi negara yang telah dipersiapkan jauh sebelum Idul Adha.
“Ini bukan perjalanan pribadi Presiden, tetapi tugas negara. Agenda kenegaraan seperti ini disusun melalui komunikasi diplomatik antarnegara yang panjang dan terukur. Kebetulan waktunya bertepatan dengan Idul Adha,” ujar Bahtra dalam keterangannya, Rabu (27/5).
Menurut Bahtra, lawatan tersebut justru menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Ia menyebut Perancis merupakan salah satu mitra penting Indonesia dalam sektor pertahanan, investasi, energi, teknologi, hingga industri strategis.
“Yang harus dilihat publik adalah manfaat konkret untuk bangsa, mulai dari peluang investasi, penguatan ekonomi, transfer teknologi, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia di tingkat global. Jangan agenda negara dipersempit menjadi framing simbolis yang bernuansa politis,” jelas Bahtra.
Ia menilai intensitas hubungan Prabowo dengan Macron dalam setahun terakhir menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Bahtra juga menyebut Prabowo sebenarnya ingin merayakan Idul Adha bersama masyarakat di Tanah Air, namun tanggung jawab sebagai kepala negara tidak mengenal waktu.
“Kesediaan Presiden Prabowo keluar negeri di momen hari raya membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia berada di atas segala-galanya. Ini adalah bentuk pengabdian seorang kepala negara,” imbuh Waka Komisi II DPR itu.
Selain soal lawatan luar negeri, Gerindra juga membantah tudingan terkait bantuan 1.098 sapi kurban yang disebut menggunakan uang negara untuk kepentingan pencitraan politik. Bahtra menegaskan program tersebut merupakan Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang sah dan memiliki dasar hukum jelas dalam APBN 2026.
“Jadi ini bukan uang pribadi Presiden yang diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini adalah program bantuan kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ,” tegas Bahtra.
Ia menjelaskan program Banmaspres telah lama berjalan pada pemerintahan sebelumnya dan bukan kebijakan baru di era Prabowo. Pelaksanaannya disebut mengikuti mekanisme resmi pengelolaan keuangan negara melalui Kementerian Sekretariat Negara.
“Jadi jangan dibangun opini seolah program seperti ini baru ada sekarang,” tukasnya.
Bahtra juga menilai bantuan sapi kurban tersebut tidak hanya berdampak sosial bagi masyarakat penerima, tetapi ikut menggerakkan ekonomi peternak lokal karena seluruh pengadaan sapi berasal dari dalam negeri.
“Selain membantu masyarakat penerima kurban, program ini juga menggerakkan ekonomi peternak lokal, memperkuat sektor peternakan nasional, dan mendorong perputaran ekonomi daerah,” tegasnya.
“Yang terpenting adalah rakyat menerima manfaat, program berjalan sesuai aturan negara, dan ekonomi masyarakat ikut bergerak. Jangan semua hal dipolitisasi hanya untuk membangun opini negatif,” imbuh Bahtra.
