SAMARINDA, Rilismedia.co – Persiapan menghadapi musim hujan di Samarinda tak cukup hanya dengan membangun saluran baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga harus memastikan drainase yang sudah tersedia berfungsi optimal, mulai dari saluran lingkungan hingga jalur pembuangan menuju sungai.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak pemerintah segera menuntaskan pembenahan infrastruktur pengendali banjir selama kondisi cuaca masih relatif kering.
Menurutnya, sejumlah persoalan teknis, seperti sedimentasi, tumpukan sampah, dan elevasi saluran yang tidak sesuai, berpotensi menghambat aliran air ketika hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur kota.
Rohim menilai pemerintah perlu menjadikan periode kemarau sebagai kesempatan untuk mengevaluasi titik-titik yang sebelumnya mengalami genangan. Perbaikan harus diprioritaskan pada bagian jaringan drainase yang belum berfungsi maksimal.
“Pemerintah perlu memanfaatkan waktu sebelum musim hujan untuk memeriksa kembali seluruh infrastruktur pengendali banjir. Saluran yang bermasalah harus segera dibenahi agar tidak menjadi sumber genangan ketika curah hujan meningkat,” ujar Rohim.
Salah satu persoalan yang disorot adalah keterhubungan kolam retensi di kawasan Sempaja dengan jaringan drainase di Jalan Pangeran Mohammad Noor.
Kolam retensi berfungsi menampung air sementara untuk membantu mengurangi beban aliran saat hujan. Namun, manfaat infrastruktur tersebut sangat bergantung pada ketersediaan saluran masuk dan pembuangan yang memadai.
Rohim meminta instansi teknis memastikan air dari kolam retensi dapat dialirkan menuju drainase utama hingga mencapai sungai tanpa hambatan.
“Pembangunan kolam retensi harus didukung jalur pembuangan yang memadai. Pemerintah perlu memastikan sambungan menuju drainase Jalan PM Noor berfungsi dan aliran air dapat diteruskan sampai ke sungai,” kata dia.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolam retensi yang memiliki kapasitas tampung besar sekalipun tidak akan memberikan hasil maksimal apabila saluran keluar dan jaringan drainase di hilir belum berfungsi dengan baik.
Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda perlu memeriksa keterhubungan jaringan secara menyeluruh, termasuk memastikan tidak ada penyumbatan atau perbedaan elevasi yang menghambat aliran.
Desakan pembenahan drainase muncul menjelang musim hujan 2026/2027. Berdasarkan informasi prakiraan musim hujan yang dipublikasikan BMKG, wilayah Kalimantan Timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada periode Oktober hingga November, bergantung pada wilayahnya.
Sementara itu, puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
Perbedaan waktu awal musim hujan di setiap wilayah membuat pemerintah daerah perlu mengacu pada pembaruan prakiraan cuaca dan kondisi lapangan dalam menentukan langkah antisipasi.
Bagi Samarinda, kesiapan tersebut menjadi penting karena persoalan genangan tidak hanya berkaitan dengan curah hujan, tetapi juga kapasitas saluran, kondisi sungai, sedimentasi, serta perubahan tutupan lahan.
Rohim meminta Pemkot tidak menunggu sampai hujan deras kembali memicu genangan untuk melakukan perbaikan.
“Pembenahan sebaiknya dilakukan sebelum kondisi cuaca memburuk. Pemerintah perlu memastikan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan berjalan tepat waktu sehingga infrastruktur yang tersedia benar-benar siap digunakan,” tambahnya.
Persoalan keterhubungan drainase juga menjadi bagian dari pembahasan teknis pengendalian banjir yang dilakukan Pemkot Samarinda pada September 2026.
Dalam rapat yang berlangsung pada 16 September 2026, pemerintah membahas penanganan sejumlah kawasan, termasuk Gunung Kapur, Damanhuri, dan Teras Samarinda II.
Pembahasan mencakup kapasitas saluran, kondisi sungai, sedimentasi, curah hujan, serta pengaruh pasang Sungai Mahakam.
Pemerintah juga membahas optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia sebelum memutuskan kebutuhan pembangunan fasilitas baru.
Langkah tersebut penting karena genangan dapat terjadi ketika air dari saluran lingkungan tidak mampu diteruskan ke saluran utama. Hambatan di satu bagian jaringan dapat memengaruhi aliran air di kawasan sekitarnya.
Selain pembangunan fisik, pemeliharaan berkala perlu menjadi perhatian. Pengerukan sedimentasi dan pembersihan sampah harus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan, bukan semata-mata ketika muncul laporan genangan.
Tim pemeliharaan drainase yang dikenal sebagai Hantu Banyu juga perlu dimaksimalkan untuk menangani saluran yang mengalami pendangkalan maupun penyumbatan.
Di luar persoalan drainase, pengendalian banjir juga berkaitan dengan kemampuan kawasan resapan dalam menahan air hujan.
Pembukaan lahan dan pemotongan bukit yang tidak terkendali dapat mengubah pola limpasan air. Ketika kemampuan tanah menyerap air berkurang, volume air yang mengalir ke saluran perkotaan berpotensi meningkat.
Karena itu, Rohim mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu daerah resapan air.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya memperbaiki saluran di kawasan perkotaan. Pemerintah juga perlu menjaga kawasan resapan dan mengawasi perubahan penggunaan lahan agar beban drainase tidak semakin besar,”.
Pengendalian di kawasan hulu perlu berjalan beriringan dengan pembenahan drainase di wilayah perkotaan. Tanpa pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur berisiko tidak menyelesaikan seluruh persoalan yang memicu genangan.
DPRD Samarinda juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan program pengendalian banjir, termasuk memastikan anggaran pemeliharaan dan pembangunan drainase digunakan sesuai kebutuhan.
Pemerintah perlu memiliki data mengenai titik rawan genangan, kondisi saluran, tingkat sedimentasi, dan kebutuhan perbaikan setiap kawasan. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pekerjaan serta mengukur hasilnya.
Keberhasilan program tidak semestinya hanya dinilai dari panjang saluran yang dibangun atau besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah juga perlu mengevaluasi apakah aliran air semakin lancar, durasi genangan berkurang, dan titik-titik rawan menunjukkan perbaikan.
Di sisi lain, masyarakat perlu menjaga kebersihan saluran dengan tidak membuang sampah sembarangan. Namun, tanggung jawab warga harus disertai pemeliharaan infrastruktur dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah.
Rohim berharap Pemkot Samarinda segera menuntaskan persoalan teknis yang masih menghambat kinerja drainase sebelum curah hujan meningkat.
“Yang terpenting, setiap infrastruktur pengendali banjir harus berfungsi sesuai peruntukannya. Perbaikan perlu dilakukan secara terintegrasi agar anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian pungkasnya.
Menjelang musim hujan, pekerjaan rumah Pemkot Samarinda bukan sekadar menambah infrastruktur, melainkan memastikan seluruh jaringan yang sudah dibangun bekerja sebagai satu sistem. Tanpa pembenahan menyeluruh, genangan berpotensi tetap muncul meskipun proyek drainase terus berjalan.
