SAMARINDA, Rilismedia.co — Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda ternyata belum berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, yang menilai dampak pembangunan masih belum terasa secara merata.
Dengan nilai APBD yang mencapai sekitar Rp5,1 triliun, Anhar menilai kontribusinya terhadap pergerakan ekonomi daerah masih tergolong kecil. Ia memperkirakan peran anggaran tersebut dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya berkisar di angka 7 hingga 8 persen.
“Anggarannya besar, tapi pengangguran masih tinggi. Ini yang perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi Samarinda berbeda dengan sejumlah daerah lain yang dinilai mampu mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Ia menilai, proyek-proyek pembangunan yang berjalan belum memberikan efek signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Salah satu contoh yang disorot adalah proyek pembangunan terowongan yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Namun, sebagian besar tenaga kerja dan material justru didatangkan dari luar daerah.
“Kalau nilainya ratusan miliar, tapi sebagian besar uangnya keluar daerah, dampaknya ke ekonomi lokal jadi minim,” jelasnya.
Akibatnya, perputaran uang di Samarinda tidak maksimal. Bahkan, potensi penerimaan pajak seperti PPN disebut lebih banyak mengalir ke daerah asal penyedia material.
Ketimpangan ini, lanjut Anhar, juga terlihat dari perbandingan indikator ekonomi dengan daerah lain, khususnya Balikpapan. Ia menyebut PDRB per kapita Samarinda masih berada di kisaran Rp85 juta per tahun, jauh tertinggal dibandingkan Balikpapan yang mencapai sekitar Rp222 juta.
Perbedaan tersebut turut tercermin pada rata-rata pendapatan masyarakat. Di Samarinda, penghasilan pekerja diperkirakan hanya berada di kisaran Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan, sedangkan di Balikpapan bisa mencapai Rp16 juta sampai Rp17 juta.
Selain itu, tingginya jumlah warga prasejahtera juga menjadi perhatian serius. Data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan menunjukkan angka yang cukup besar.
Anhar memaparkan, sekitar 137 ribu warga ditanggung pemerintah pusat melalui program KIS, kemudian sekitar 49 ribu dibiayai pemerintah provinsi, serta sekitar 117 ribu lainnya ditanggung Pemerintah Kota Samarinda.
“Kalau dijumlahkan, hampir 300 ribu warga iuran BPJS-nya dibayarkan pemerintah,” ungkapnya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 866 ribu jiwa, ia memperkirakan sekitar 36 persen masyarakat Samarinda masuk dalam kategori prasejahtera atau penerima bantuan iuran.
Kelompok ini umumnya berada pada lapisan ekonomi terbawah. Sebagian memang memiliki pekerjaan, namun pendapatannya dinilai belum mencukupi kebutuhan dasar.
“Ada yang penghasilannya hanya ratusan ribu sampai satu juta per bulan. Untuk kebutuhan sehari-hari saja berat, apalagi bayar BPJS sendiri,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, proyek pembangunan harus lebih berpihak pada tenaga kerja lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga Samarinda,” pungkasnya.
