Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti kinerja manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga Samarinda (VNS) setelah kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum optimal sepanjang tahun 2025.
Sorotan tersebut mencuat dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah. Dalam laporan itu, setoran PAD dari Varia Niaga tercatat baru mencapai Rp500 juta, angka yang dinilai jauh dari target dan potensi yang dimiliki perusahaan daerah tersebut.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa capaian tersebut belum mencerminkan kapasitas usaha Varia Niaga sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang diharapkan menopang pendapatan kota.
“Kontribusi yang disampaikan dalam laporan terakhir sekitar Rp500 juta. Ini masih sangat jauh dari ekspektasi kami, karena seharusnya bisa lebih besar,” ujarnya.
Dari hasil evaluasi legislatif, DPRD juga menelusuri sejumlah unit usaha yang dikelola Varia Niaga, termasuk sektor parkir yang terintegrasi dengan fasilitas kafe hingga olahraga air jetski. Namun, ditemukan bahwa sebagian unit usaha tersebut tidak dikelola langsung oleh perusahaan, melainkan melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Kondisi ini berdampak pada pola pendapatan yang diterima perusahaan. Varia Niaga disebut hanya memperoleh bagi hasil sekitar 10 persen dari keuntungan bersih yang dihasilkan mitra swasta.
“Awalnya kami mengira dikelola langsung oleh Varia Niaga, sehingga potensi keuntungannya bisa maksimal. Namun ternyata dikerjasamakan, dan bagi hasilnya hanya sekitar 10 persen. Ini tentu menjadi catatan serius,” jelas Rohim.
Ia menilai skema kerja sama tersebut berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan daerah, sehingga berdampak langsung pada rendahnya kontribusi terhadap PAD Kota Samarinda.
Sebagai tindak lanjut, Pansus LKPJ DPRD Samarinda berencana memanggil jajaran manajemen Varia Niaga untuk meminta klarifikasi. DPRD ingin mengetahui alasan di balik kebijakan kerja sama tersebut, sekaligus menggali strategi peningkatan kinerja ke depan.
“Kami akan menjadwalkan pemanggilan untuk klarifikasi. DPRD perlu mendengar langsung dari manajemen terkait dasar kebijakan yang diambil. Harapannya, ke depan pengelolaan bisa lebih optimal dan kontribusi terhadap PAD meningkat,” tegasnya.
DPRD Samarinda menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran badan usaha milik daerah dalam mendukung keuangan daerah. Optimalisasi pengelolaan usaha dinilai menjadi kunci agar potensi pendapatan dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.
