Samarinda – Dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menguat di tingkat legislatif. Komisi IV DPRD Kota Samarinda memastikan akan turut mengawal dan menyukseskan agenda nasional tersebut, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.
Komitmen itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda yang digelar di kantor DPRD, Selasa (28/4).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai keterlibatan DPRD menjadi kunci dalam memperluas jangkauan sosialisasi sensus, mengingat kedekatan anggota dewan dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Kami di DPRD punya posisi yang cukup strategis untuk menjembatani informasi ke masyarakat, terutama kepada pelaku usaha. Ini penting agar pelaksanaan sensus berjalan maksimal,” ucapnya.
Ia menerangkan, Sensus Ekonomi merupakan agenda rutin setiap sepuluh tahun yang bertujuan memetakan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Data yang dihimpun tidak hanya menggambarkan aktivitas ekonomi nasional, tetapi juga menjadi potret detail perkembangan ekonomi di daerah, termasuk Samarinda.
Menurutnya, keberadaan data yang akurat akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil sensus sebagai dasar dalam menyusun program yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Hasil sensus ini nantinya menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dengan data yang lengkap, perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” jelas Novan.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa manfaat sensus tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga pelaku usaha. Informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk membaca tren pasar hingga merumuskan strategi bisnis yang lebih adaptif.
“Pelaku usaha juga bisa memanfaatkan data ini untuk melihat peluang dan arah perkembangan pasar. Jadi dampaknya luas, tidak hanya untuk pemerintah,” tambahnya.
Novan turut menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang valid. Ia mengingatkan bahwa kualitas hasil sensus sangat bergantung pada kejujuran responden.
“Keakuratan data itu bergantung dari keterbukaan responden. Kalau data yang diberikan benar, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan tepat dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Samarinda akan mendorong seluruh anggota legislatif untuk ikut melakukan edukasi di wilayah masing-masing. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus meminimalisir kendala teknis saat sensus berlangsung.
Dengan dukungan lintas sektor, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda diharapkan mampu menghasilkan basis data yang kuat guna menopang perencanaan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
