Samarinda, Rilismedia.co – Anggota DPRD Samarinda dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Anhar, menyoroti ketimpangan signifikan dalam alokasi anggaran pembangunan gedung sekolah antara wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran, khususnya Kecamatan Palaran.
Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan, Anhar mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan fisik sekolah di tahun 2025 mencapai Rp317 miliar. Namun dari jumlah tersebut, Palaran hanya mendapat jatah sekitar Rp10 miliar.
“Untuk tahun 2025, total anggaran fisik pendidikan itu sekitar Rp317 miliar. Tapi, Palaran cuma kebagian sekitar Rp10 miliar saja untuk pembangunan sekolah. Itu pun hanya satu SD dan satu SMP. Ini fakta yang perlu kita buka,” ungkapnya saat dijumpai, Kamis (19/6/2025) lalu.
Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar dana pembangunan sekolah terkonsentrasi di wilayah pusat kota. Beberapa sekolah bahkan menerima anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
Anhar menilai kondisi ini tidak mencerminkan pemerataan pembangunan pendidikan. Ia menyebut bahwa kebutuhan infrastruktur pendidikan di wilayah pinggiran justru lebih mendesak.
“Lihat SMP 16, dibangun dengan anggaran puluhan miliar. Sementara sekolah-sekolah di pinggiran, seperti SMP 50, kondisinya memprihatinkan. Gedung-gedungnya tidak berstandar, fasilitas minim, dan kualitasnya jauh dari kata layak,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa ketimpangan ini berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan pendidikan, termasuk dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ketimpangan infrastruktur mendorong orang tua berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke sekolah yang dianggap favorit.
“Kalau kualitas sekolahnya merata, orang tua tidak perlu repot-repot cari jalur belakang. Sekolah di dekat rumah saja, kalau kualitasnya bagus, pasti orang tua senang. Tapi sekarang, pilihan itu terbatas. Itu yang memicu keresahan tiap tahun.”
Anhar juga menyoroti bahwa banyak pihak masih melihat persoalan SPMB sebagai isu teknis, padahal sesungguhnya mencerminkan ketimpangan sistemik dalam pembangunan pendidikan.
“Kalau orang tua menyuap atau mencari celah supaya anaknya bisa masuk sekolah bagus, itu bukan niat jahat. Itu bentuk dari ketidakberdayaan. Justru kita sebagai pemerintah yang harus introspeksi, kenapa fasilitas tidak bisa kita siapkan secara merata?” pungkasnya. (adv/syf)
