KUTIM, Rilismedia.co — Babak baru pengembangan Pelabuhan Kenyamukan mulai terbuka. Infrastruktur yang diproyeksikan menjadi salah satu pintu konektivitas laut Kutai Timur (Kutim) itu kini memasuki tahapan review calon penyedia, sebelum kontrak pekerjaan ditargetkan ditandatangani pada akhir September 2026.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, Masrianto Suriansyah, menjelaskan Pelabuhan Kenyamukan telah memiliki landasan hukum yang jelas setelah adanya pelimpahan dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dengan pelimpahan tersebut, aset pelabuhan menjadi milik pemerintah daerah sehingga pengembangan dan pembangunannya juga menjadi tanggung jawab Pemkab Kutim. Proyek tersebut selanjutnya masuk dalam 50 program prioritas Bupati Kutai Timur sekaligus ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis daerah.
“Pelabuhan Kenyamukan ini sudah legal hukumnya, adalah pelimpahan daripada Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sehingga bisa dikatakan pembangunan atau aset Pelabuhan Kenyamukan ini adalah menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur,” kata Masrianto saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026).
Menurut Masrianto, tahapan yang sedang berjalan saat ini merupakan review terhadap calon penyedia yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai pemenang oleh bagian pengadaan barang dan jasa melalui kelompok kerja pemilihan. Jika seluruh proses berjalan tanpa kendala, penandatanganan kontrak pekerjaan ditargetkan dapat dilakukan pada akhir September 2026.
Pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan menggunakan skema multi years atau tahun jamak. Skema tersebut merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah daerah bersama legislatif dengan pembiayaan yang dialokasikan dalam dua tahun anggaran, yakni 2026 dan 2027.
“Insya Allah kalau tidak ada halangan, akhir September 2026 ini kami akan melaksanakan penandatanganan kontrak untuk pekerjaan tersebut. Dasar penandatanganan kontrak ini adalah berdasarkan ikatan kerja sama antara pemerintah dengan legislatif kita melalui skema multi years,” ujarnya.
Masuknya Pelabuhan Kenyamukan dalam proyek strategis daerah juga membuat penyelesaian pekerjaan menjadi salah satu target yang harus dikawal Dinas Perhubungan Kutim. Pemerintah daerah berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai masa pelaksanaan yang telah direncanakan sehingga fasilitas tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengoperasian pelabuhan nantinya tidak hanya berkaitan dengan fasilitas transportasi laut. Keberadaan Pelabuhan Kenyamukan juga diharapkan membuka jalur distribusi barang yang lebih efisien, sehingga konektivitas Kutai Timur dengan daerah lain semakin baik.
Masrianto mengatakan persoalan konektivitas menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Jalur transportasi yang lebih efektif diharapkan mampu memperlancar mobilitas orang maupun barang sekaligus memberikan dampak terhadap biaya distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.
“Mudah-mudahan kalau ini bisa beroperasi, disparitas harga yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan daerah lain ini bisa lebih terurai dan menekan harga yang sudah ada,” katanya.
Dengan tahapan review calon penyedia yang kini berlangsung, pengembangan Pelabuhan Kenyamukan bergerak menuju tahap pekerjaan fisik melalui kontrak tahun jamak 2026-2027. Pemerintah daerah berharap dukungan berbagai pihak dapat menjaga pelaksanaan proyek tetap sesuai jadwal, sehingga pelabuhan tersebut kelak mampu memperkuat konektivitas laut dan distribusi logistik Kutai Timur. (Dit/ADV/KUTIM).
