Rilismedia.co – Samarinda. Maraknya praktik parkir liar di kawasan Teras Samarinda menjadi perhatian Komisi III DPRD Samarinda. Anggota Komisi III, Andriansyah, menegaskan perlunya sistem pengelolaan parkir yang lebih terstruktur agar menciptakan ketertiban sekaligus memberikan manfaat bagi warga sekitar.
Meskipun lahan parkir resmi telah disediakan, praktik parkir liar tetap menjamur. Upaya penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dinilai belum efektif dalam mengurangi jumlah kendaraan yang diparkir sembarangan. Situasi ini bahkan dimanfaatkan oleh juru parkir (jukir) ilegal untuk menarik pungutan liar.
“Kami melihat bahwa masalah utama bukan hanya kekurangan lahan, tetapi juga lemahnya penerapan aturan,” tegas Andriansyah.
Ia menekankan pentingnya membangun sistem parkir terintegrasi untuk mengatur alur lalu lintas di Samarinda secara lebih efektif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah digitalisasi sistem parkir guna mengurangi praktik pungutan liar serta pemasangan CCTV di titik-titik rawan parkir liar. Selain itu, pembayaran parkir diusulkan agar terintegrasi dengan aplikasi digital yang mudah diakses masyarakat.
“Kami di DPRD siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan parkir yang lebih baik,” tambahnya.
Andriansyah juga mengusulkan agar pengelolaan parkir melibatkan warga sekitar, terutama mereka yang sedang menganggur. Dengan skema ini, sebagian hasil parkir dapat masuk ke kas RT, sementara sisanya digunakan sebagai gaji bagi warga yang bertugas mengelola parkir.
“Ini bukan hanya soal ketertiban, tetapi juga bagaimana parkir bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat ini berharap hubungan antara DPRD dan pemerintah dapat terjalin secara harmonis dalam menyelesaikan permasalahan parkir liar.
“Kalau niatnya untuk membangun kota, ayo kita bekerja sama,” ujarnya.
Ke depan, DPRD mendorong pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi dalam menyusun regulasi serta meningkatkan efektivitas penegakan aturan agar masalah parkir liar dapat diselesaikan secara menyeluruh.
“Kita butuh solusi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga berkelanjutan demi kepentingan seluruh warga Samarinda,” tutup Andriansyah. (syf)
