Rilismedia.co – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai alokasi Rp 71 triliun sebagai anggaran perdana program makan bergizi gratis (MBG) masih relevan dengan postur APBN pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Said menilai, angka Rp 71 triliun sekaligus menekan pesepsi masyarakat bahwa anggaran untuk menopang program andalan presiden terpilih Prabowo-Gibran itu membutuhkan biaya yang mencemaskan.
“Kebijakan ini saya kira memberi kepastian kepada publik, bahwa selama ini yang di opinikan bahwa makan gizi gratis akan menyedot ratusan triliun tidaklah benar,” kata Said dilansir dari Liputan6.com, Rabu (26/6/2024).
Berdasarkan hitungannya, Rp 71 triliun hanya sekitar 2 persen dari total belanja negara yang ditaksir mencapai Rp 3.500 triliun sehungga ia menilai pengalokasian anggaran untuk makan siang bergizi masih batas aman.
“Alokasi program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun pada RAPBN 2025 adalah alokasi yang moderat dibanding total belanja negara, yang saya perkirakan mencapai Rp. 3.500-an triliun atau setara 2 persen belanja negara, dengan defisit RAPBN 2025 sebesar 2,29 persen PDB,” bebernya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini Tim Sinkronisasi Pemerintahan yang diutus Prabowo sudah berjalan lancar. Hal ini, disinyalir memberikan citra yang baik bagi pengusaha dan pelaku pasar.
“Proses transisi yang smooth antara kementerian bidang ekonomi Presiden Jokowi dengan Tim ekonomi Pak Prabowo saya kira akan memberi sinyal yang baik bagi pasar bahwa akan terjadi kontinyuitas kebijakan fiskal bagi pemerintahan baru,” urai Said Abdullah.
Lebih lanjut, Said menyebut kepercayaan pasar terhadap transisi pemerintahan ini perlu terus dijaga. Apalagi, tantangan kedepan bukan hal yang mudah.
“Kita perlu mendorong terus kepercayaan pasar terhadap proses transisi pemerintahan ini. Sebab pada tahun depan, pemerintah dihadapkan tantangan yang tidak mudah, terutama karena sentimen eksternal yang kurang kondusif, padahal kita dihadapkan kebutuhan pembiayaan pada RAPBN 2025 yang cukup besar,” pintanya.
Proses komunikasi yang sudah berjalan saat ini menurutnya bisa menjadi modal yang kuat bagi keberlanjutan estafet pemerintahan. Di sisi lain, dia juga menilai perlu ada penyesuaian dari program di tahun perdana Prabowo-Gibran.
“Selaku Pimpinan Banggar DPR, saya ikut mendukung pentingnya proses adjusment program program pemerintahan baru pada RAPBN 2025. Sebab kalau pelaku pasar tidak mendapatkan informasi yang utuh, saya khawatir hal itu membuka sentimen yang kurang baik bagi kelangsungan APBN kita,” pungkas Said Abdullah.(*)
