Rilismedia.co – Perbedaan harga bahan pokok antara Pulau Jawa dan Kalimantan, khususnya di Samarinda, dinilai menjadi tantangan bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat.
Anggota DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menyoroti bahwa alokasi dana sebesar Rp10 ribu per orang untuk program ini kurang relevan jika diterapkan di Kalimantan, mengingat harga bahan pokok di wilayah ini relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa.
“10 ribu itu Kalau di Jawa mungkin ya. Tapi kalau di kaltim agak berat karena 10 ribu itu tidak hanya bahan tapi ada lima ribu lagi untuk transport, kokinya dan lain-lain. Nah ini yang memang 10 atau 15 ribu pun agak berat kita di kaltim,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa (22/1).
Kodir menilai bahwa kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah kota untuk memastikan program makan gratis tetap berjalan sesuai target. Ia mendorong pemerintah Samarinda untuk mencari solusi kreatif agar program tersebut tidak hanya terlaksana, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
“ Tapi saya pikir perlahan-lahan kita juga coba mendukung program pak prabowo ini. Walaupun tidak masuk tetap juga artinya ada keuntunganlah di sana,” lanjutnya.
“Kita bandingkan aja lah, kita kalau makan nasi campur di sini berapa sih? Saya pikir di angka 17 ribu itu sudah masuk lah ya,” menurutnya.
Kodir juga mengusulkan agar pemerintah kota melakukan pemetaan ulang kebutuhan dan potensi lokal. Ia menyarankan agar bahan pangan yang digunakan dalam program ini dapat diperoleh dari petani atau produsen lokal untuk menekan biaya.
Lebih jelas pihaknya tetap mendukung penuh inisiatif pemerintah pusat dalam meluncurkan program makan bergizi gratis ini. Menurutnya, program ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Program makan bergizi gratis ini menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah kota dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada inovasi dan komitmen pemerintah daerah dalam mengelolanya.
