Samarinda — Gelombang protes terhadap Perumda Tirta Kencana Samarinda terus bergulir. Setelah warga Perumahan Grand Taman Sari (GTS) mengadu soal lonjakan tagihan air yang tak masuk akal, kini keluhan serupa bermunculan dari berbagai penjuru kota.
Melalui kolom komentar dan unggahan di media sosial, warga Samarinda ramai mengeluhkan tagihan air yang tiba-tiba melonjak hingga berkali lipat. Dari yang semula hanya ratusan ribu rupiah, kini tagihan mereka bisa mencapai jutaan dalam sebulan padahal pola pemakaian air tidak berubah.
“Tagihan biasa 150an tiba-tiba bulan berikutnya melonjak 4 juta, parah,” tulis @Hardi SN1789 di kolom komentar, Rabu 5/11.
“saya bayar 1,8 juta, padahal biasanya cuma 150 ribu, tiba-tiba dua bulan ini melonjak,” timpal @afi6707.
“Lagi ngawur rame-rame ya. Rumah mama saya jadi 2 juta per bulan,” komentar @Muhammad Fanny Sabirin.
“Eh bener PDAM ini gimana ya, nggak cuma di GTS aja, di Grilia juga tembus sampai 2 juta. Biasanya paling banyak 200 ribu,” ujar @Dewi Noor.
Keluhan demi keluhan itu menegaskan bahwa masalah lonjakan tagihan bukan hanya terjadi di satu kawasan, melainkan menyebar di berbagai titik di Samarinda.
Sejumlah warga berharap PDAM Samarinda bisa membuka data pembacaan meter air secara transparan agar publik memahami dasar penagihan yang mereka terima.
“aq juga biasa bertahun-tahun bayar air paling mahal 500 ribu, lah bulan kemarin 1,3 juta nggak wajar. Tapi waktu komplain katanya sesuai kilometer, solusinya harus tetap bayar dikasih keringanan nyicil,” tulis @Santi Astuti di kolom komentar.
Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidakpuasan yang meluas terhadap sistem penagihan PDAM Samarinda dan menjadi ujian bagi perusahaan daerah tersebut untuk membuktikan komitmen pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.
KNPI Samarinda Angkat Suara
Merespons keresahan publik yang kian meluas, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda ikut bersuara keras. Organisasi kepemudaan ini menilai lonjakan tarif PDAM harus dikaji secara transparan dan dievaluasi menyeluruh oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Bendahara KNPI Kota Samarinda, Alfonsius Limba, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif dan sistem penagihan yang bermasalah tanpa dasar jelas berpotensi merugikan masyarakat.
“KNPI Samarinda memahami pentingnya peningkatan layanan air bersih, tetapi lonjakan tarif PDAM yang signifikan tanpa dasar yang jelas tentu menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Alfons kepada awak media, Rabu (5/11).
Demisioner Ketua GMNI Kota Samarinda itu juga menekankan pentingnya evaluasi total terhadap tata kelola dan kinerja PDAM.
“Penting bagi Pemkot Samarinda untuk mengevaluasi secara total kinerja PDAM. Jika tidak dilakukan, masyarakat sendiri yang akan menanggung dampaknya,” tegasnya.
Menurut Alfons, PDAM perlu membuka informasi secara jujur dan langsung kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.
“Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. KNPI Samarinda siap memfasilitasi ruang dialog antara pemerintah, PDAM, dan warga,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan, jika aspirasi publik diabaikan, pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Jika PDAM Samarinda tidak mengindahkan hal ini, kami siap turun ke jalan,” pungkasnya.
