Rilismedia.co Kukar – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dr H Sunggono hadir di acara Pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi.
Acara ini diselenggarakan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin(21/4/2025).
Plt Kadis Sosial Kukar Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto-, serta Perwakilan Bappeda Kukar beserta dinas terkait lainnya juga hadir di acara ini.
Ditemui diacara tersebut Dr H Sunggono menyebutkan Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial beberapa waktu lalu sudah melakukan pengajuan proposal tentang Sekolah Rakyat.
Sekolah rakyat ini merupakan salah satu program Kabinet Merah Putih yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Prosesverifikasi dokumen usulan sekolah Rakyat itu sudah memperoleh persetujuan dari tim verifikator perwakilan Kementrian atau lembaga yang terdiri dari Kemensos Ri ( Agung Hendrawan-Valerina Gloria), Tut Wijayanti (Kemendagri) Ghina Febriana Khairunisa, (Kementerian PU), Budi Darma (Kemen dikdasmen) ,Raymon Yoesef(BPN ATR), dan Yuyun Maryuna (Kemenag).
Di usulan tersebut, Pemkab Kukar menyampaikan usulan 3 lokasi untuk sekolah Rakyat ini. Lokasinya yakni 2 di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu serta 1 di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak.
Berdasarkan hasil verifikasi Kemensos RI siap melayani daerah untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana serta dukungan daerah yang dibutuhkan.
Di pertemuan itu juga dibahas tentang berbagai permasalahan serta daerah bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan sekolah rakyat.
Para Kepala daerah dari berbagai wilayah saat ini memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat. Para kepala daerah telah mengajukan permohonan kepada Kemensos untuk selanjutnya diadakan asesmen.
Kegiatan ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan lewat jalur pendidikan. Sekolah Rakyat akan jadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, dan juga sarana mobilitas sosial antar generasi.
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” tutur Sekda Sunggono.
Kata Sunggono, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilaksanakab secara akurat serta transparan. Penggunaan sistem ini akan memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak yang berasal dari keluarga miskin.
Hal ini sudah masuk di APBN 2025 oleh
Presiden Prabowo serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ini merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di semua daerah.
Pemerintah pusat akan mendukung secara penuh, termasuk juga penyediaan tenaga pendidik. Tujuan sekolah rakyat yakni memberikan pendidikan bagi siswa miskin.
Meningkatlan kualitas SDM Indonesia lewat program unggulan, pemerintah akan melakukan renovasi serta revitalisasi sekolah, pelaksanaan sekolah unggulan, serta sekolah taruna Indonesia.
Pembentukan Sekolah Rakyat semua masih harus berproses, terutama lewat tahapan verifikasi dari tim yang akan melakukan koordinasi bersama dengan masing-masing pemda.
Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto dan dinaungi Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis serta berkualitas untuk anak-anak terutama dari keluarga miskin, maupun miskin ekstrem.
“Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutur Sunggono.
