Rilismedia.co – Samarinda. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengutarakan terkait permasalahan pendidikan yang terjadi saat ini, seperti sistem zonasi sekolah yang tidak merata ke seluruh wilayah Kota Samarinda.
Puji menjelaskan, jika dalam wilayah tertentu ada yang tidak memiliki SMP Negeri dan sistem masuknya memakai zonasi, itu akan membebankan ana-anak yang ingin berpendidikan di sekolah negeri sebab wilayahnya tidak masuk kedalam zonasi penerimaan murid baru di SMP yang ingin dimasuki.
“Kita akan meminta zonasi itu lebih fleksibel kalau memang bisa, seperti wilayah kelurahan jawa , itukan tidak ada smp negeri, dan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan harus melihat hal ini,” ujarnya.
Ia melanjutkan, bahwa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (Disdikbud Samarinda) agar bisa lebih fleksibel dalam menjalankan sistem zonasi tersebut, sehingga anak-anak tertentu dapat di akomodir untuk bisa masuk ke sekolah negeri selain melalui jalur prestasi, sebab pemerataan pendidikan tetap harus ada di Kota Samarinda.
“Satu wilayah itu berapa penduduknya, berapa TK, SD, SMP, SMA yang diperlukan dan itu harus ada pemetaannya. Harus ada desain besarnya jadi semua bisa merata, jangan sampai itu-itu saja yang menjadi permasalahan tiap tahunnya, belum lagi masalah buku, sumbangan dll,” ucapnya.
Lebih lanjut, sambung Puji, dirinya menerangkan bahwa sistem zonasi merupakan kebijakan dari pusat, yang harus dilaksanakan oleh dinas pendidikan agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri sehingga tidak terbebankan di sekolah swasta.
“Semisal 60 persen zonasi dan berapa persen prestasi itu kita tindak lanjuti saja, Itu harus dibijaksanakan dari dinas pendidikan, afirmasinya di perbesar disitu, karena yang kita butuhkan bagaimana pemerintah ini bisa pro terhadaap masyarakat, yang penting anak-anak itu bisa belajar di sekolah negeri agar tidak berbayar,” pungkasnya. (Adv/DR)
