Samarinda, Rilismedia.co – Banjir kembali merendam sejumlah kawasan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Senin (12/5/2025) dini hari. Kejadian ini mempertegas bahwa banjir masih menjadi persoalan kronis yang menghantui warga ibu kota provinsi Kaltim.
Kondisi tersebut turut menjadi sorotan publik, terutama terkait kinerja pemerintah dalam mengatasi banjir yang terus berulang. Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dalam merespons persoalan tersebut.
“Saya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot. Namun, ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian lebih serius,” kata Sani saat ditemui, Senin (12/5/2025).
Menurut politisi PKS itu, penanganan banjir tak cukup hanya mengandalkan proyek fisik. Ia mendorong agar kebijakan penanggulangan banjir juga dilandasi kajian ilmiah dan melibatkan akademisi serta pakar lingkungan.
“Pendekatan berbasis sains akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan, bukan sekadar reaktif atau jangka pendek,” tegasnya.
Perlu Evaluasi dan Keterlibatan Masyarakat
Sani juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap proyek-proyek pengendalian banjir yang telah dijalankan pemerintah. Menurutnya, evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk meningkatkan efektivitas strategi dan penggunaan anggaran.
“Kita perlu memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar optimal. Evaluasi adalah bagian penting dari perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk turut ambil bagian dalam upaya penanggulangan banjir. Keterlibatan dari tingkat RT hingga kelurahan dinilai krusial untuk membangun kesadaran kolektif.
“Ini bukan semata soal infrastruktur, tapi juga soal membangun kesadaran bersama. Program seperti kampung siaga banjir dan sekolah adaptif banjir bisa menjadi bagian dari solusi,” jelasnya.
Soroti Aktivitas Tambang dan Penguatan Probebaya
Sani turut menyoroti aktivitas tambang ilegal yang memperburuk kondisi lingkungan di Samarinda. Ia menilai pengawasan terhadap kegiatan tambang harus diperketat karena berdampak langsung terhadap daya dukung lingkungan.
Ia juga mendorong agar budaya gotong royong membersihkan drainase di lingkungan warga kembali dihidupkan. Selain itu, penanganan banjir juga perlu masuk dalam skema Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dengan alokasi anggaran yang jelas dan terukur.
“Probebaya bisa menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat penanganan banjir dari tingkat paling bawah,” ujarnya.
Sani menegaskan, banjir bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi persoalan bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
“Persoalan banjir ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot, tapi tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.(adv)
