Rilismedia.co – Samarinda. Rapat audiensi di DPRD Kota Samarinda pada Kamis (27/2/2025) berlangsung panas. Puluhan pekerja proyek Teras Samarinda yang belum menerima gaji lebih dari satu tahun hadir untuk menyampaikan keluhan mereka.
Situasi semakin memanas ketika diskusi tak kunjung menemukan solusi konkret, bahkan memicu ekspresi kekecewaan dari anggota DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ini bukan hanya sekadar masalah uang, tetapi telah berdampak luas pada kehidupan para pekerja dan keluarga mereka.
“Ini bukan cuma soal uang, tapi soal kesehatan mereka, pendidikan anak-anak, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Kita bicara tentang 80 lebih pekerja yang sudah terlalu lama tidak mendapat hak mereka,” tegas Abdul Rohim.
Menurutnya, permasalahan ini sudah berlarut-larut, sementara nilai gaji yang belum dibayarkan sebenarnya tidaklah besar jika dibandingkan dengan dampaknya terhadap para pekerja. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan lamban dalam menyelesaikan masalah ini.
“Bagaimana mungkin ini terus berulang tanpa ada penyelesaian? Pemerintah harus turun tangan. Kalau memang kontraktor bermasalah, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas, termasuk memberi sanksi, bahkan mem-blacklist mereka,” ujarnya dengan nada kecewa.
Audiensi tersebut berakhir ricuh dan nyaris adu jotos. Bagaimana tidak, situasi memuncak ketika perwakilan PUPR tidak memberikan keterangan yang memuaskan para pekerja yang belum dibayar.
Disaat bersamaan, seorang istri buruh, Rina, turut menyampaikan kesedihannya. Ia mengaku harus tinggal di gudang bersama anaknya karena suaminya belum menerima gaji selama lebih dari setahun.
“Kami sudah tidak punya pilihan. Suami saya bekerja keras, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya. Kami tinggal di gudang, anak saya tidak bisa sekolah dengan layak. Ini sangat menyakitkan,” ujar Rina dengan suara terbata-bata.
Abdul Rohim yang tak tega melihat kondisi tersebut sontak melemparkan kota makan di dinding sebagai ekspresi kekecewaannya.
Hal itu seketika menjadi buyar, audiensi nyaris berubah menjadi arena tinju.
Ketiadaan solusi konkret dari pemerintah daerah semakin memicu kekecewaan.
Abdul Rohim menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Pekerja ini adalah warga negara yang harus dilindungi hak-haknya. Pemerintah harus bertanggung jawab,” tegasnya.
DPRD Kota Samarinda berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan memastikan para pekerja mendapatkan hak upah mereka. Jika tidak, masalah ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi dunia kerja di Samarinda dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sementara itu, para pekerja dan keluarga mereka tetap menunggu kepastian, berharap ada langkah nyata yang dapat mengakhiri penderitaan mereka setelah lebih dari satu tahun menanti hak mereka terpenuhi. (syf)
