Samarinda, Rilismedia.co – Memasuki momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr Sani Bin Husain, menekankan pentingnya memaknai kemerdekaan secara utuh, baik secara lahir maupun batin.
“Saya ingin di momen hari kemerdekaan kita yang ke-80 ini, masyarakat merdeka lahir batin. Batin tidak tertekan, lahirnya kenyang,” ujar Sani, Jumat (15/8).
Ia menilai, segala bentuk penjajahan, termasuk kebijakan yang memberatkan rakyat, harus dihapuskan. Salah satunya, ia menyoroti pajak dengan tarif yang dinilainya terlalu tinggi.
“Segala penjajahan harus dihentikan. Iya, pajak 250 persen itu penjajahan kan,” tegasnya.
Menurutnya, negara seharusnya mampu mengelola pemerintahan tanpa membebani rakyat dengan pajak yang mencekik.
“Kita ini negara merdeka, gak boleh ada pajak dan gak boleh ada hal-hal yang membuat masyarakat tertekan. Bisa negara tanpa pajak, asalkan penyelenggara Indonesia ini cerdas dan punya hati nurani,” tambahnya.
Dr Sani memaparkan definisi negara merdeka adalah negara yang masyarakatnya hidup bahagia. Ia menyebut ada empat indikator yang menjadi ukuran: pertama, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi; kedua, gini ratio kecil; ketiga, tingkat pengangguran terbuka rendah; dan terakhir, angka stunting yang juga rendah.
“Mana itu janji 19 juta pekerjaan? Tunaikan sudah. Jangan sampai di negara merdeka susah cari kerja,” kritiknya.
Terkait stunting, ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kurang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
“Stunting itu kan gizi yang diberikan pada anak dari bayi sampai balita. Bagi saya, kurang tepat. Lebih baik orang tuanya diberi uang langsung,” tandasnya.
