Rilismedia.co Kukar — Puluhan warga terdampak longsor di Desa Batuah, Dusun Tani Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, kembali menuntut keadilan.
Sudah tiga bulan mereka hidup terlantar, tanpa kepastian ganti rugi maupun bantuan darurat, usai bencana longsor yang meluluhlantakkan rumah, masjid, serta akses jalan di Kilometer 24 dan Kilometer 28 Jalan Poros Provinsi Kalimantan Timur.
Gerakan Pemuda Tani Jaya Bergerak Kukar memimpin aksi demonstrasi pada Senin, 29 April 2025, di depan jalur hauling tambang batu bara milik PT Bara Multi Sukses Sarana (BSSR). Massa menuntut pertanggungjawaban pemerintah desa dan perusahaan tambang yang diduga sebagai penyebab bencana.
“Aksi ini kami gelar karena sudah sebulan kami advokasikan tuntutan, namun belum ada kejelasan. Warga trauma, rumah mereka tidak layak huni, dan longsor terus bergerak,” tegas Koordinator Lapangan, Andi Hafiz, yang juga mahasiswa asal Balikpapan.
Menurutnya, longsor di Kilometer 28 terjadi sejak 24 Januari 2025. Namun hingga kini, 12 rumah warga dan satu masjid masih dibiarkan rusak berat.
“Yang lebih menyakitkan, tidak ada posko bersama, tidak ada forum terbuka. Yang ada hanya rapat tertutup antara kepala desa dan pimpinan perusahaan,” ujarnya.
Diduga kuat, longsor dipicu oleh aktivitas pengeboran proyek PDAM yang dilaksanakan di dekat permukiman, serta operasi tambang PT BSSR yang terlalu dekat dari rumah warga. Hafiz menyebutkan, jarak tambang hanya sekitar 300 meter dari pemukiman, padahal aturan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2012 menyatakan jarak minimal harus 500 meter.
Warga juga menyoroti langkah pemerintah desa yang dinilai lamban dan tidak transparan. Meski tim geologi dari Universitas Mulawarman sudah turun, masyarakat menuntut agar pemeriksaan dilakukan secara independen. “Kami akan turunkan tim geologi swasta agar tidak ada manipulasi data,” kata Hafiz.
Salah satu warga terdampak, Harinto, mengaku keluarganya sudah tiga bulan mengungsi.
“Tanah terus bergerak, rumah kami bisa roboh kapan saja. Tapi kami tidak punya tempat lain. Kami cuma minta posko, tapi tidak pernah ada,” ucapnya lirih.
Tuntutan warga meliputi:
- Ganti rugi rumah warga yang rusak akibat longsor.
- Penurunan posko bantuan bagi korban bencana.
- Pembukaan dokumen AMDAL PT BMSS oleh Gubernur Kaltim.
- Pemecatan Kepala Desa Batuah dan jajaran jika terbukti lalai.
Namun hingga pukul 18.00 WITA, aksi dibubarkan aparat. Kepala desa dan pimpinan PT BMSS menolak menemui warga dengan alasan ada agenda lain.
Andi Hafiz menegaskan perjuangan belum selesai.
“Kami akan menurunkan massa yang lebih besar. Ini perjuangan murni rakyat yang ditelantarkan oleh pemimpinnya sendiri,” tegasnya.
