Samarinda, Rilismedia.co – Rencana efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kembali menjadi sorotan. Hampir semua daerah kini waswas karena kebijakan ini diyakini bakal berdampak langsung pada transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Kota Samarinda pun tak lepas dari bayang-bayang tersebut. Sebagai daerah dengan ketergantungan fiskal yang cukup besar terhadap transfer pusat, kondisi ini berpotensi memengaruhi ruang fiskal daerah. Meski demikian, DPRD menilai situasi keuangan Samarinda masih tergolong aman lantaran ditopang tren positif pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda sekaligus Badan Anggaran (Banggar), Abdul Rohim, mengatakan efisiensi anggaran merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari.
“Karena pusat saat ini melakukan efisiensi, otomatis berdampak pada transfer ke daerah. Maka daerah juga harus melakukan efisiensi,” ujarnya.
Meski demikian, Rohim menegaskan kondisi fiskal Samarinda relatif stabil. Ia menyebut, postur PAD terus menunjukkan tren positif sehingga penurunan transfer pusat tidak seharusnya berimbas besar terhadap proyek-proyek strategis.
“Memang tidak naik signifikan, tapi PAD selalu di atas target. Seharusnya bisa mencapai 40 persen,” jelasnya.
Dalam rancangan APBD Kota Samarinda 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun. Rohim menegaskan, Banggar akan memastikan penyusunan APBD tetap selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Tujuannya agar belanja daerah benar-benar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya kita mengurangi ketergantungan dengan pusat. Jangan sampai seperti yang dialami daerah Pati itu,” tegasnya.
Senada, anggota Banggar lainnya, Iswandi, menilai momentum efisiensi ini harus dijadikan pelajaran bagi Pemkot Samarinda untuk memaksimalkan PAD. Menurutnya, potensi yang ada saat ini belum digarap optimal, salah satunya dari retribusi parkir kendaraan.
“Peluang yang ada itu dimaksimalkan dulu. Jangan menambah objek baru kalau yang sudah ada saja belum dikelola maksimal,” katanya.
Iswandi menambahkan, selama ketergantungan pada pusat masih tinggi, ancaman efisiensi anggaran akan terus menghantui.
“Karena itu, Samarinda harus serius memperkuat PAD agar tidak terus-terusan terimbas,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kota Samarinda sekaligus Ketua TAPD, Hero Mardanus, mengakui pemotongan TKDD membuat pihaknya harus kembali memutar otak menentukan skala prioritas dalam pembiayaan kegiatan. Selain efisiensi, Pemkot juga berupaya menggenjot PAD, salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Tidak akan berlebihan seperti kasus di Pati (Jawa Tengah),” pungkas Hero.
