Rilismedia.co – Program makan gratis yang direncanakan di Kota Samarinda tampaknya belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, yang membuat program ini sulit untuk dilaksanakan secara optimal.
Diketahui anggaran yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk program ini hanya sebesar Rp10 ribu per orang, yang dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.
Hal kemudian menjadi PR Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dapat terealisasi.
Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim menyatakan bahwa masalah anggaran ini perlu mendapatkan perhatian serius agar pelaksanaan program makan gratis tidak berdampak pada program-program pembangunan lainnya di kota samarinda.
Abdul Rohim yang turut memantau perkembangan program ini menyebutkan bahwa solusi berupa rekayasa anggaran dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan tersebut.
“Bukan perpotensi lagi tapi memang gak cukup. Uji coba kemarin itu seingat saya pemprov sudah harus menambah Rp 7000,” ujarnya.
Anggaran sebesar Rp10 ribu per orang dari pemerintah pusat dianggap jauh dari cukup untuk menyelenggarakan program makan gratis yang berkualitas. Apalagi, kebutuhan masyarakat Samarinda cukup besar serta harga bahan pokok relatif mahal dibandingkan dengan daerah jawa.
“Jangan sampai program nasional mengganggu stabilitas keuangan daerah, katena ini jumlahnya gak main-main. Kalau misalnya di satu sisi harus menggerus keuangan daerah, maka di sisi lain dia harus subsidi, misalnya pengaturan dana bagi hasil dan lain-lain,” ungkapnya.
Politisi PKS ini menekankan agar program makan bergizi gratis ini tidak boleh mengorbankan program lain.
Ia berharap pemerintah kota samarinda dapat melakukan rekayasa anggaran agar program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan beriringan.
Rekayasa anggaran juga ditekankan berhati-hati agar tidak mengorbankan program-program lain yang sudah berjalan atau direncanakan. Misalnya, program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini kan bagian dari upaya menekan angka stunting dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.
