Rilismedia.com – Samarinda. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Samarinda di Jalan Basuki Rahmat, Kamis 7/3/34 sore tadi.
Salah satu tuntutanya yaitu meminta DPRD Kota Samarinda untuk mengusut naiknya harga bahan pokok makanan menjelang bulan ramadhan.
“Apa yang disampaikan oleh adik-adik itu benar adanya,” ujar Laila Fatihah saat melakukan audiensi dengan masa aksi di Gedung Paripurna DPRD Kota Samarinda.
Kendati demikian, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda itu menerangkan, memastikan ketersediaan bahan makanan aman hingga akhir bulan ramadhan ke depan.
“Kenaikan tentu ada sebabnya. Beras itu yang kosong hanya beras premium. Kalau beras yang medium ada stoknya aman sampai bulan ramadhan,” bebernya.
Kepada mahasiswa, Laila Fatihah menjelaskan faktor kenaikan harga beras premium itu di dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor perubahan cuaca yang mengakibatkan keterlambatan masa panen para petani padi.
Kendati demikian, pihaknya memastikan untuk beras medium sebagai alterlatif masyarakat stoknya aman.
“Aman kalau beras medium,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan Laila, pemerintah kota juga sudah menyediakan pasar penyeimbang guna mengantisipasi upaya penjual nakal yang ingin memonopoli penjualan bahan makanan.
“Pemerintah kota juga memiliki pasar penyeimbang untuk barang basah. Dan itu ada di pasar segiri. Apabila ada pedagang yang jual harga lebih tinggi, maka orang akan otomatis belanja di pasar penyeimbang,” jelasnya kapada mahasiswa.
Sekedar diketahui, satu jam sebelumnya, Pulahan mahasiswa tersebut menuntut DPRD Kota Samarinda untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota samarinda.
Unjuk rasa rersebut diwarnai dengan aksi bakar ban di depan kantor dewan samarinda.
Beberapa tuntutan masa aksi di antaranya:
1. Panggil dan evaluasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas perdagangan, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda atas Problematik yang terjadi di Tengah masyarkat
2. Mendesak DPRD Kota Samarinda memberikan rekomendasi untuk mencopot dan mengganti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas perdagangan, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda jika tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi.(Syf)
