Rilismedia.co – Samarinda. DPRD Samarinda menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada pendanaan pemerintah.
“Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai instansi perlu dikaji lebih dalam. Tidak semua PHK semata-mata disebabkan oleh efisiensi anggaran,” ujar Ismail Latisi belum lama ini.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan apakah pemangkasan anggaran benar-benar menjadi faktor utama dalam PHK. Jika dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperlukan efisiensi anggaran yang berdampak pada tenaga kerja, pemerintah harus mencari solusi yang tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan yang diterapkan harus tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan pihak lain,” tegasnya.
Politisi PKS ini juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah agar tidak menimbulkan permasalahan baru.
“Jangan sampai program yang dijalankan tidak selaras dengan kondisi keuangan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif di sektor lain,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan di daerah.
“Saya pastikan efisiensi anggaran ini tidak akan menghambat roda pemerintahan daerah karena pemangkasan anggaran hanya dilakukan pada pos yang dinilai kurang prioritas, bukan belanja operasional,” ujar Andi Harun pada Minggu (16/2/2025).
Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan penghematan belanja di kementerian dan lembaga negara. Dana yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk program-program prioritas nasional, termasuk MBG.
Andi Harun juga menepis kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan memperlambat pembangunan di daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memastikan efisiensi anggaran tetap mendukung kegiatan strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, separuh dari total efisiensi anggaran sebesar Rp750 triliun akan digunakan untuk membiayai program strategis nasional, termasuk sektor pertahanan dan program pro rakyat seperti MBG,” tutupnya. (syf)
