Rismedia.co, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga Kalimantan untuk segera melakukan sinkronisasi data warga yang berhak menerima elpiji subsidi 3 kilogram (Kg).
Langkah ini diambil untuk mencegah penyimpangan dalam distribusi elpiji bersubsidi, yang kerap menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga di pasaran.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Balikpapan, Pertamina Patra Niaga Kalimantan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik). RDP digelar di Gedung DPRD Balikpapan pada Rabu (12/2/2025).
Fauzi menjelaskan, ada tiga kategori penerima manfaat elpiji subsidi, yaitu rumah tangga, usaha mikro, serta petani dan nelayan. Namun, pendataan penerima dari kalangan rumah tangga dinilai belum optimal. Hal ini berpotensi menyebabkan elpiji 3 Kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru jatuh ke tangan yang tidak berhak.
“Kami menemukan ketidaksesuaian dalam pendataan penerima elpiji bersubsidi, khususnya untuk kategori rumah tangga. Oleh karena itu, kami meminta Pemkot dan Pertamina segera menyinkronkan data penerima manfaat. Dengan begitu, distribusi elpiji 3 Kg dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran,” tegas Fauzi saat diwawancarai wartawan.
Menurut Fauzi, salah satu penyebab utama kelangkaan elpiji 3 Kg adalah pembelian yang tidak terkontrol akibat lemahnya sistem pendataan. DPRD Balikpapan merekomendasikan agar data penerima diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan.
“Kelangkaan elpiji 3 Kg yang kerap dikeluhkan masyarakat bisa diminimalisir jika data penerima lebih akurat. Pendataan yang baik akan memastikan elpiji subsidi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Balikpapan juga mendorong pengawasan ketat dalam proses distribusi elpiji bersubsidi. Fauzi menekankan pentingnya memastikan penyaluran elpiji tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu atau pihak yang tidak berhak.
“Kami berharap dengan sinkronisasi data, distribusi elpiji 3 Kg di Balikpapan bisa lebih efektif. Tidak boleh lagi ada laporan mengenai kelangkaan atau ketidaktepatan sasaran penerima. Subsidi pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil,” pungkas Fauzi.
Rekomendasi DPRD Balikpapan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah distribusi elpiji bersubsidi di wilayah tersebut. Dengan data yang akurat dan pengawasan yang ketat, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat lebih mudah mengakses elpiji 3 Kg dengan harga terjangkau.
