Rilismedia.co – Samarinda. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan prestisius ke Pemkot Samarinda atas capaian kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi di tingkat kota se-Indonesia untuk tahun 2023.
Penghargaan tersebut turut ditanggapi pula oleh, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Abdul Khairin. Ia menyampaikan bahwa penilaian yang diberikan oleh institusi pasti bukan penilaian yang sembarangan, pasti berdasarkan profesionalitas mereka.
Hal tersebut patut dihargai dan dihormati, sebagai bagian dari fungsi legislasi tentu bangga kalau kemudian eksekutif bisa menjalankan fungsinya secara maksimal.
“Bagi kita piagam penghargaan itu wajar didapatkan pemkot, karena memang kita lihat kapasitas kepemimpinan wali kota yang saat ini memang cukup baik. Secara umum kita anggap cukup berprestasi” ujarnya.
Lanjutnya, Ia menerangkan terkait penilaian pencegahan tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Kota Samarinda. Ia harap penilaian yang kita anggap objektif menurut mereka dan kita hargai kalau kemudian ada hal yang tidak benar.
Sehingga, itu menjadi penilaian dari sisi kita sendiri, yang nanti mungkin bisa disampaikan secara personal maupun secara instansi. Karena tupoksi yang tidak dalam menilai.
“Secara jelas kita bisa lihat bagaimana unsur KKN yang terjadi di kota Samarinda. Saya tidak dalam kapasitas menjawab atau memberi reportase,” ucapnya.
Lebih lanjut, Khairin mayampaikan terkait nilai MCP Kota Samarinda berada di poin 73 pada tahun 2022, dalam jangka waktu satu tahun (2023) Kota Samarinda berada di poin 88. Dalam waktu satu tahun warga Samarinda akan melihat apa progres yang sudah terjadi di Kota Samarinda. Ada perbaikan-perbaikan yang kita rasakan bersama dan tidak perlu aku sebutkan poin-poinnya.
“Saya pikir kita semua yang ada di tempat ini bisa merasakan dalam satu tahun ini. Progres apa yang kita rasakan at least kita harus mengakui titik-titik banjir memang cukup berkurang,” tuturnya.
“Walaupun hujan besar dan kita merasakan beberapa titik masih tergenang, tapi secara kuantitas jauh lebih sedikit dibanding periode-periode yang lalu,” tambahnya.
Menurutnya, ia tidak dalam kapasitas menjustifikasi berhasil atau tidak dalam mencegah penilaian KKN, biarlah itu menjadi ranahnya KPK dan KPK sendiri yang memberi penilaian. Bagaimana penilaian KKN itu mungkin masih bisa dirasakan bersama. Tapi, dari sisi penilaian profesional adalah lembaga KPK.
“Kita tidak boleh menutup mata dan mendiskreditkan, kita sebagai fungsi legislatif memberi penyeimbangan saja sebagai kepemimpinan yang kuat,” pungkasnya. (Adv/DR)
