Rilismedia.co, KALTIM — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Subandi, menyatakan dukungannya terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Kaltim di Kantor DPRD Kaltim, Senin 17 Februari 2025 kemarin.
Subandi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, selama dilakukan dengan cara yang konstruktif dan tidak anarkis
“Saya setuju mahasiswa menyuarakan aspirasi masyarakat, sepanjang konstruktif, tidak destruktif, dan tidak anarkis. Itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang,” ujar Subandi saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Selasa 18/2/2025.
Subandi juga menanggapi beberapa tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa, yang menurutnya relevan untuk dievaluasi. Beberapa tuntutan tersebut antara lain program makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, dan revisi Undang-Undang Minerba yang mengizinkan kampus mengelola tambang.
Mengenai izin tambang yang diberikan kepada kampus, Subandi menilai bahwa UU tersebut perlu dievaluasi ulang. Menurutnya, kebijakan ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang seharusnya menjadi tonggak peradaban bangsa.
“Menurut saya itu harus dievaluasi. Pendidikan seharusnya fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jangan sampai mereka terlena dengan dunia bisnis,“ terangnya.
Subandi menekankan bahwa kampus harus tetap menjadi tempat yang netral dan fokus pada pengembangan akademik, bukan terjebak dalam urusan bisnis tambang yang bisa merusak citra pendidikan.
Menurutnya, alih-alih memberikan izin tambang kepada kampus, lebih baik pemerintah memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Subandi berpendapat bahwa langkah ini akan lebih sejalan dengan tujuan pembangunan daerah dan tidak mengganggu peran kampus sebagai institusi pendidikan.
“Kenapa tidak BUMD ditingkatkan agar bisa mensuport pendidikan masing-masing? Gak harus dunia pendidikan,” tegas Subandi.
Subandi juga menyoroti program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa. Menurutnya, program ini penting untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang cukup. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak membebani anggaran negara, terutama dalam sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
“Program makan bergizi gratis memang penting, tetapi pelaksanaannya harus dipikirkan dengan matang agar tidak mengorbankan sektor lain yang juga vital,” ujar Subandi.
Selain itu, Subandi mengakui bahwa efisiensi anggaran merupakan salah satu dampak dari program makan bergizi gratis yang membutuhkan dana besar setiap harinya. Ia mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang tepat agar program ini bisa berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.
Lebih jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, meskipun program ini memiliki niat baik, pelaksanaannya harus tetap menjaga kestabilan masyarakat.
“Karena ini sudah menjadi visi-misi beliau (Presiden Prabowo-red) harus ditunaikan,” lanjutnya.
Kendati ia mengakui bahwa kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum memungkinkan, sehingga ia berharap program tersebut dilaksanakan secara bertahap namun tetap tidak meninggalkan aspek prioritas bangsa, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Saya setuju aja manakala kebutuhan masyarakat ditunaikan dulu, termaksut alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan masih banyak jauh dari standar,” tambahnya.
“Kalau dipaksakan, pemerintah ahrus geser-geser anggaran yang menyebabkan gejolak di masyarakat,” kata Subandi.
Mengenai efisensi anggaran, dirinya menyatakan kesetujuannya terhadap upaya efisiensi anggaran yang digaungkan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara optimal dan tepat sasaran, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.
“Kita setuju dengan prinsip efisiensi anggaran. Yang kira-kira tidak terlalu urgent ya bagus,” ujar Subandi.
Subandi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi alokasi dana untuk program-program penting, melainkan mengoptimalkan penggunaannya agar lebih efektif dan efisien. Menurutnya, langkah ini akan membantu pemerintah memfokuskan sumber daya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
