Rilimedia.co – Samarinda. Wacana keterlibatan perguruan tinggi dalam bisnis pertambangan mendapat penolakan dari Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. Menurutnya, aktivitas tambang bukanlah bagian dari peran utama kampus yang seharusnya berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Saya tidak setuju jika kampus terlibat dalam pengelolaan tambang. Risiko yang dihadapi terlalu besar, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun akademik. Perguruan tinggi seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan ilmu, bukan terjun ke bisnis yang penuh konflik,” ujar Abdul Rohim, Kamis (6/2/25).
Ia menyoroti berbagai persoalan yang kerap muncul dalam industri pertambangan, seperti potensi kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Jika kampus ikut terlibat, ia khawatir tanggung jawab atas dampak tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi dunia akademik.
“Kalau nanti ada permasalahan lingkungan atau konflik sosial akibat pertambangan, siapa yang akan bertanggung jawab? Kampus bisa kehilangan kredibilitasnya sebagai institusi pendidikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Rohim mengkhawatirkan bahwa pengelolaan tambang akan menggeser fokus utama perguruan tinggi dari tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Jika kampus terlalu sibuk mengelola bisnis pertambangan, bagaimana dengan kualitas pendidikannya? Jangan sampai sektor akademik justru terabaikan karena lebih fokus pada keuntungan bisnis,” tegasnya.
Meski demikian, ia memahami alasan di balik keinginan perguruan tinggi untuk terlibat dalam bisnis, termasuk tambang. Salah satu faktornya adalah kebijakan pemerintah yang menuntut perguruan tinggi untuk lebih mandiri secara finansial.
“Perguruan tinggi saat ini didorong untuk mencari sumber pendanaan sendiri, karena tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Ini yang membuat mereka berpikir untuk masuk ke sektor bisnis, termasuk pertambangan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Abdul Rohim menilai bahwa pemerintah harus memberikan solusi konkret. Jika kampus dilarang mengelola tambang, maka pemerintah harus menyediakan pendanaan yang cukup agar perguruan tinggi tidak terpaksa mencari alternatif di sektor yang berisiko tinggi.
“Kita tidak bisa hanya melarang tanpa memberi solusi. Pemerintah harus memastikan perguruan tinggi tetap fokus pada tugas akademiknya tanpa harus mencari pendapatan dari sektor yang bisa menimbulkan banyak masalah,” pungkasnya. (syf)
