Rilismedia.co – Samarinda. Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menyampaikan kekhawatirannya apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sanggup mengcover seluruh aktivitas sertifikasi halal dan higienis pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Samarinda.
Rohim khawatir jika hanya mengandalkan dana APBN untuk proses sertifikasi halal dan higienis bagi seluruh pelaku UMKM di Samarinda, tidak akan 100 persen menjangkau UMKM tersebut.
“Saat ini jumlah pelaku UMKM tidak memiliki angka tetap, yang artinya bahwa pelaku UMKM terus bertambah setiap waktunya baik di wilayah Samarinda Kota maupun Samarinda Seberang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya pesimis jika hanya ada APBN akan sulit untuk mengejar target dalam hal memfasilitasi UMKM memperoleh sertifikat halal dan higienis sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
“Kita khawatir tidak bisa mengejar target untuk semua pelaku UMKM ini. Saat ini anggaran untuk sertifikasi barang atau produk resiko rendah atau self declare pembiayaannya masih dari APBN,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rohim menjelaskan bahwa Pansus II akan kembali mengadakan diskusi serupa dengan atau menambah para pemangku kepentingan lain, yang diharapkan dapat memberikan pebih banyak masukan.
“Karena pada akhirnya ini soal anggaran (untuk pelaksanaannya), jadi memang harus diskusi, untuk mereka alias di internalnya,” tuturnya.
Untuk diketahui, pemerintah memberikan waktu sampai Oktober 2024 bagi seluruh pelaku UMKM mengurus sertifikat halal dan higienis, yang tujuannya agar konsumen mendapat jaminan kelayakan dan keamanan dari produk atau barang tersebut. (Adv/DR)
