Rilismedia.co – Samarinda. Polemik rencana revitalisasi pasar pagi makin runyam setelah disusul penolakan 48 pemilik ruko SHM karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasannya sedari awal.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim angkat suara, bahwa seluruh rentetan masalah yang terjadi sejauh ini seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak awal.
Menurutnya, kebijakan Pemkot Samarinda dalam merencanakan pembangunan ulang Pasar Pagi cenderung bersifat teknokratik dan kurang mempertimbangkan dampak sosial ekonomi.
Ia menilai bahwa catatan dan perhatian yang diberikannya sebelumnya terkait dampak sosial ekonomi seharusnya diindahkan lebih serius.
“Keberadaan 48 SHM yang menolak itu menjadi fakta yang tidak bisa dibantah bahwa ternyata pemkot ini enggak siap sama sekali. Bagaimana mungkin dia mau merekonstruksi pasar pagi dengan kondisi ada orang-orang yang memiliki hak di situ dan itu ternyata tidak mereka selesaikan dulu,” ungkap Abdul Rohim.
Dalam konteks ini, Abdul Rohim mendesak Pemkot Samarinda untuk menghentikan proses pembangunan ulang Pasar Pagi dan melakukan evaluasi total secara sistemik.
Ia menyoroti ketidaksiapan Pemkot dalam menangani dampak sosial ekonomi yang muncul serta menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
“Kita minta pemkot berbesar hati untuk mengaku salah dan melakukan evaluasi secara total,” pungkasnya.
Abdul Rohim juga menunjukkan bahwa kegagalan dalam proses perencanaan proyek ini terletak pada cacatnya prosedur dan ketidak terlibatan seluruh pihak terkait dalam pengambilan keputusan.
Ia meminta Wali Kota untuk menemukan sumber masalah dan bersikap kritis terhadap proses yang telah dilakukan.
Dengan kondisi yang tidak kondusif saat ini, anggota DPRD Samarinda berharap pemkot dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat. (Sabarno/adv)
