Rilismedia.co — Seratus hari pertama kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur seharusnya jadi titik awal pembuktian. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya: program strategis belum terasa dampaknya, dan masalah lama justru makin mengakar.
GratisPol, program beasiswa andalan, nyatanya belum menyentuh masalah pendidikan secara menyeluruh. Alih-alih memperluas akses, kebijakan ini justru membatasi hanya berlaku untuk mahasiswa baru tahun 2025, sementara ribuan mahasiswa aktif yang masih bergantung pada Beasiswa Kaltim Tuntas kini berada di ujung tanduk. Tak ada kejelasan, tak ada jaminan keberlanjutan. Padahal mereka adalah generasi yang sedang menuntaskan perjuangannya hari ini, bukan tahun depan.
Di sisi lain, banjir kembali jadi “langganan” di berbagai wilayah. Penyebabnya bukan semata cuaca ekstrem, tapi krisis ekologis yang dibiarkan: pembukaan lahan, tambang tak terkendali, hingga hancurnya daerah aliran sungai. Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat terdapat 168 lubang bekas tambang di Kalimantan Timur yang belum direklamasi, tersebar di Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Selama 100 hari, belum ada langkah konkret untuk menyelamatkan lingkungan. Narasi pembangunan IKN terus didorong, tapi tanah Kaltim sendiri dibiarkan rapuh.
Gambaran ini membuat publik bertanya: ke mana arah kepemimpinan hari ini? Ketika akses pendidikan semakin sempit dan lingkungan makin rusak, maka perlu ada koreksi bukan sekadar evaluasi. Karena 100 hari adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan itikad, bukan sekadar simbolis.
Penulis: Presiden Mahasiswa Politani Samarinda, Andi Akmal.
