Rilismedia.co – Samarinda. Kelangkaan LPG 3 kg yang terus berulang, terutama menjelang hari raya, kembali menjadi perhatian.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai bahwa sistem distribusi yang berlaku saat ini masih memiliki kelemahan yang membuka peluang bagi praktik penimbunan serta permainan harga di tingkat pengecer.
Menurut Viktor, kurangnya pengawasan dalam mekanisme distribusi memungkinkan pihak tertentu memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Dampaknya, masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari subsidi justru kesulitan mendapatkan LPG dengan harga yang semestinya.
“Kami melihat adanya celah dalam sistem distribusi saat ini. Beberapa oknum dapat memanipulasi jalur distribusi, menyebabkan harga LPG di pasaran melambung dan akses masyarakat kecil terhadap gas melon ini semakin sulit,” ujar Viktor dalam rapat dengar pendapat di DPRD Samarinda, Kamis (6/2/25).
Sebagai langkah penyelesaian, Viktor mengajukan dua usulan utama. Pertama, meningkatkan kuota LPG subsidi serta memastikan pemerataan harga agar pasokan tetap tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kedua, ia menyarankan agar distribusi dilakukan langsung melalui ketua RT, yang dianggap lebih efektif dalam memastikan LPG bersubsidi benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak.
“Kami mengusulkan agar Pertamina bekerja sama dengan ketua RT dalam proses penyaluran. Ketua RT memiliki data yang lebih akurat mengenai warga yang layak menerima LPG subsidi, sehingga distribusi bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sistem ini akan meminimalkan kemungkinan spekulasi harga yang kerap terjadi di tingkat pengecer. Jika suatu RT memiliki 300 warga yang berhak, maka pasokan LPG akan dikirim langsung ke wilayah tersebut, menghindari perantara yang sering kali menaikkan harga seenaknya.
Saat ini, LPG 3 kg masih diperjualbelikan secara bebas tanpa kontrol ketat, memungkinkan siapa saja membelinya tanpa adanya verifikasi kelayakan. Hal ini memperburuk situasi distribusi LPG bersubsidi di Samarinda.
“Jika sistem pengecer terus dibiarkan seperti sekarang, LPG 3 kg akan lebih banyak dibeli oleh masyarakat mampu yang seharusnya menggunakan LPG non-subsidi. Ini harus segera diatasi agar subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” tutupnya. (syf)
