Samarinda, Rilismedia.co – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait pembongkaran Pasar Subuh yang dinilai dilakukan tanpa dialog dengan para pedagang.
“Tidak ada pertemuan, tidak ada musyawarah. Pedagang dipaksa menerima keputusan sepihak,” kata Vananzda saat menemui massa aksi penolak pembongkaran pada Jumat (9/5/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai langkah Pemkot tidak mencerminkan semangat keadilan sosial. Ia menyayangkan tidak adanya pendekatan persuasif terhadap pedagang yang telah lama mencari nafkah di sana.
“Mereka ini bukan pelanggar. Mereka warga kota yang bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup, bukan untuk jadi kaya,” ujarnya.
Vananzda menegaskan bahwa dirinya tidak akan membenarkan jika ada pelanggaran yang dilakukan pedagang. Namun, ia menuntut agar proses penertiban dilakukan secara manusiawi dan adil.
“Kalau memang harus dibongkar, ajak bicara dulu. Jangan langsung eksekusi. Kami yakin, jika diajak musyawarah, para pedagang akan membongkar sendiri lapaknya,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya memerintahkan pembongkaran. Menurutnya, hingga kini pemilik lahan yang disebut-sebut sebagai pemohon pembongkaran tidak pernah muncul dan tidak bisa dihubungi.
“Ini jadi pertanyaan. Kalau memang permintaan pemilik lahan, kenapa yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam pertemuan dengan DPRD atau warga?” ucapnya.
Vananzda mengungkapkan, banyak pedagang Pasar Subuh sudah puluhan tahun berjualan dan secara resmi membayar sewa tempat.
“Ada pedagang yang sudah 40 tahun berjualan di situ. Mereka bukan baru datang kemarin. Mereka bagian dari denyut nadi kota ini,” katanya.
DPRD, tambahnya, telah meminta Pemkot menunda pembongkaran, karena penundaan beberapa hari tidak akan merugikan negara.
“Apakah negara akan rugi hanya karena menunda beberapa hari? Saya rasa tidak. Justru itu bentuk penghormatan terhadap warga kecil,” katanya.
Terkait keberadaan lapak di trotoar, Vananzda menyebut para pedagang bersedia ditata ulang dan bahkan rela memperbaiki lapak mereka secara mandiri.
Ia juga menyoroti rencana relokasi ke kawasan Jalan PM Noor yang menurutnya tidak tepat secara ekonomi.
“Tempat itu jauh dari pelanggan mereka yang biasa berbelanja di pusat kota. Kalau mau relokasi, carikan tempat yang layak dan sesuai kebutuhan,” tandasnya.
