Jakarta, Rilismedia.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Langkah ini merupakan hasil dari efisiensi belanja yang sebelumnya diberlakukan terhadap anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pembukaan blokir dilakukan setelah proses penajaman dan relokasi anggaran yang melibatkan seluruh K/L.
“Sampai dengan 25 April, proses buka blokir telah dilakukan sesuai arahan Presiden terkait reprioritas pembangunan. Totalnya mencapai Rp 86,6 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Suahasil menyebut, restu atas pembukaan blokir itu telah diperoleh Sri Mulyani dari Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret 2025. Tujuannya agar belanja K/L lebih terarah dan sesuai prioritas nasional.
“Pada 7 Maret, Bu Menkeu melaporkan kepada Presiden untuk meminta izin melakukan refocusing dan pembukaan blokir agar belanja K/L lebih tajam dan prioritas,” katanya.
Dari total anggaran yang dibuka blokirnya, Rp 33,1 triliun dialokasikan untuk 23 Kementerian/Lembaga baru, sementara Rp 53,49 triliun diberikan kepada 76 K/L lainnya.
Kebijakan efisiensi ini sendiri merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Berdasarkan Inpres tersebut, sebanyak 99 K/L sebelumnya mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 256,1 triliun, sementara efisiensi pada transfer ke daerah mencapai Rp 50,6 triliun.
Dampak dari pembukaan blokir ini terlihat dari meningkatnya realisasi belanja K/L. Pada Januari 2025, belanja K/L tercatat hanya Rp 24,4 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp 83,6 triliun di Februari dan melonjak ke Rp 196,1 triliun hingga akhir Maret 2025, dengan belanja bulanan Maret saja mencapai Rp 113 triliun.
