Samarinda, rilismedia.co – Kinerja serapan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Samarinda menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Samarinda, Selasa (22/7) kemarin.
Hearing yang digelar di lantai 2 ruang rapat utama DPRD itu membahas progres realisasi APBD murni tahun 2025, serta rencana pengajuan APBD Perubahan dan rancangan anggaran untuk 2026 mendatang.
Kepala Dinas Damkar Samarinda, Hendra AH, mengungkapkan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp33 miliar, realisasi hingga pertengahan Juli ini baru mencapai 51 persen. Fokus penggunaan anggaran berada pada penyediaan sarana dan prasarana pemadam, pelatihan personel, serta pengadaan peralatan penyelamatan darurat.
Anggota Komisi III mengingatkan pentingnya percepatan penyerapan anggaran agar manfaat dari program yang telah direncanakan bisa segera dirasakan publik. Apalagi, kebutuhan layanan kebakaran dan penyelamatan terus meningkat seiring pertumbuhan kota.
Dalam pembahasan usulan APBD-P 2025 dan APBD 2026, Komisi III meminta perencanaan lebih matang yang berpijak pada kebutuhan faktual di lapangan, utamanya untuk aspek pencegahan dan edukasi kebakaran.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk memperkuat layanan publik, khususnya dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berhubungan langsung dengan keselamatan warga,” ujar salah satu anggota Komisi III.
Dewan samarinda mendorong agar Damkar perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan DPRD, untuk memastikan efisiensi pelaksanaan program serta pencapaian target serapan anggaran di sisa tahun berjalan.
