Jakarta, Rilismedia.co – Pemerintah pusat memastikan akan segera menyelesaikan sengketa empat pulau yang menjadi titik tarik-menarik antara Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengambil alih persoalan ini dan berjanji akan menuntaskannya dalam waktu dekat.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita. Maka, ini diambil alih oleh pemerintah pusat,” ujar Hasan di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara langsung akan mengambil alih persoalan ini dan dan dijanjikan menyelesaikannya secepat mungkin.
Hasan menilai bahwa penyelesaian sengketa ini bukan perkara rumit dan bisa diselesaikan dengan pendekatan dialogis. Ia menekankan pentingnya suasana kebersamaan dalam mencari solusi.
“Karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya,” katanya.
Proses penyelesaian akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspirasi masyarakat hingga sejarah administratif wilayah yang disengketakan.
“Presiden Prabowo akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, proses historis, hingga aspek administrasi yang telah berjalan selama ini,” jelas Hasan.
Meski berkaitan dengan pulau-pulau di wilayah perbatasan dua provinsi, pemerintah menegaskan bahwa persoalan ini tidak menyangkut isu kedaulatan, melainkan lebih pada pengelolaan administratif.
“Jadi pulau ini diurus oleh pemerintah daerah yang mana, itu yang diatur oleh pemerintah. Jadi kita tidak berbicara soal kedaulatan,” lanjutnya.
Hasan juga menyatakan bahwa Istana membuka kemungkinan untuk mempertemukan pemerintah daerah Sumut dan Aceh sebagai bagian dari proses penyelesaian.
“Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Karena akan mempertimbangkan berbagai macam hal, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu,” tandasnya.
Sengketa ini menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan publik dan tata kelola wilayah yang berdampak langsung pada masyarakat setempat. Pemerintah berharap keputusan yang diambil kelak akan memperkuat integrasi wilayah dan memperjelas kewenangan administratif di lapangan.
