Kutai Timur, Rilismedia.co — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menempatkan sektor peningkatan jalan sebagai prioritas utama dalam penyusunan Multiyears Contract (MYC) 2026–2028.
Dari total 32 paket pembangunan yang diajukan Bappeda Kutim, sebanyak 16 paket atau setengah dari keseluruhan usulan diarahkan untuk peningkatan dan pembukaan akses jalan di berbagai Kecamatan.
Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, mengungkapkan bahwa fokus besar terhadap sektor jalan tersebut lahir dari evaluasi kebutuhan konektivitas yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
Banyak Kecamatan, terutama yang berada di daerah pedalaman dan wilayah perbatasan antarwilayah administrasi Kutim, memiliki kondisi jalan yang belum memadai sehingga berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, mobilitas penduduk, hingga distribusi barang.
“Paket terbanyak ada di sektor jalan, total 16 paket. Ini karena konektivitas antarkecamatan masih menjadi kebutuhan mendesak,” jelas Noviari usai menghadiri hearing bersama DPRD Kutim, Kamis (13/11/2025).
Proyek peningkatan jalan tersebut mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai dari pembukaan ruas baru, peningkatan struktur badan jalan, pembangunan jalur alternatif penghubung Desa–Kecamatan, hingga peningkatan kualitas jalan eksisting yang selama ini rentan rusak akibat curah hujan tinggi maupun arus logistik berat.
Menurut Noviari, pemerintah tidak sekadar melihat jalan sebagai sarana perhubungan, tetapi sebagai elemen strategis untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah.
Infrastruktur jalan yang memadai diyakini dapat menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM dan sektor pertanian, serta mendorong masuknya investasi baru ke kawasan strategis Kutai Timur.
Ia menambahkan bahwa seluruh paket telah melalui penilaian teknis oleh perangkat daerah terkait dan disusun berdasarkan urgensi kebutuhan di lapangan.
Pemerintah menargetkan pembahasan bersama DPRD Kutim dapat menghasilkan keputusan yang mempercepat implementasi MYC mulai 2026.
“Dengan peningkatan jalan yang lebih terencana, pemerintah ingin memastikan masyarakat di seluruh Kecamatan merasakan kemajuan yang setara,” tuturnya.
“Dan, Akses yang memadai bukan hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Adv-Diskominfo Kutim/syaif)
