Rilismedia.co — Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan target untuk menghapus zona pertambangan batu bara pada tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan beralih ke sektor ekonomi lain yang lebih berkelanjutan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa mulai tahun 2026 tidak akan ada lagi zona pertambangan di Samarinda. Keputusan ini diambil untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengadaptasi perubahan iklim, serta menjadikan Samarinda sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan.
Perubahan ini juga didukung oleh DPRD Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, mengapresiasi langkah tersebut dan menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dan semua pihak untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang tidak lagi bergantung pada batu bara atau pertambangan.
Dengan demikian, mulai tahun 2026, Samarinda akan fokus mengembangkan sektor industri, jasa, dan perdagangan sebagai pilar utama perekonomian kota, menggantikan peran sektor pertambangan batu bara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Siswandi, menyoroti potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Samarinda setelah era tambang berakhir. Menurutnya, Samarinda memiliki posisi strategis sebagai kota dagang dan jasa yang dapat dimaksimalkan untuk menopang perekonomian daerah.
“Dari dulu, Samarinda ini kan kota jasa, kota dagang untuk wilayah Kalimantan Timur. Kalau kita lihat posisinya, memang Balikpapan jadi pintu gerbang, tapi Samarinda ada di tengah, posisi strategis untuk perdagangan. Kita bisa distribusi barang ke daerah-daerah lain,” ujar Siswandi.
Ia juga menekankan bahwa banyak barang yang masuk ke Kalimantan Timur, khususnya dari luar negeri, langsung melalui Pelabuhan Samarinda, bukan Balikpapan. Hal ini menunjukkan bahwa Samarinda memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan dan distribusi.
“Kalau kita perhatikan, barang-barang yang langsung dari luar negeri itu masuknya ke Samarinda, bukan ke Balikpapan. Pelabuhan utama ada di sini, jadi potensinya besar sekali,” tambahnya.
Mengenai kemungkinan pengembangan sektor pertanian, Siswandi mengakui bahwa lahan pertanian di Samarinda masih terbatas. Oleh karena itu, menurutnya, sektor perdagangan dan jasa tetap menjadi sektor unggulan yang harus dikembangkan ke depan.
“Kalau mau bilang kota pertanian, ya mungkin. Tapi kalau lahan pertanian kita cuma 6 ribuan hektare, ya tetap dagang dan jasa yang harus dikembangkan,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah dan para pelaku usaha diharapkan dapat mempersiapkan strategi untuk memperkuat Samarinda sebagai pusat perdagangan dan jasa, sehingga ekonomi tetap tumbuh meskipun sektor tambang tidak lagi menjadi tumpuan utama. (syf)
