Rilismedia.co – Samarinda. Masyarakat Kota Samarinda saat ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan Tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram. Hal ini diduga disebabkan oleh tingginya permintaan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.
Hal tersebut pun menimbulkan berbagai reaksi dari para legislator, seperti Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Novi Marinda Putri. Ia menyampaikan bahwa masalah kelangkaan Gas 3 Kg LPG ini bukan hanya terjadi di Kota Samarinda saja, namun di semua daerah juga itu memiliki permasalahan yang sama.
Saat ini Komisi II DPRD Kota Samarinda sudah beberapa kali memanggil dari pihak Pertamina sendiri, untuk bisa menanyakan persoalan ini dan mungkin dalam minggu-minggu ini kita akan kembali memanggil dari pihak Pertamina.
“Permasalahannya itu tetap sama, pasti menjual tidak tepat sasaran, seperti pedagang-pedagang besar mereka rata-rata bebas membeli, siapapun yang punya gas 3 kg LPG itu dia boleh membeli gas kan berarti dan disitu tidak ada aturan,” ujar Novi.
Novi mengungkapkan bahwa kedepan nantinya itu dapat di regulasi atau dibuatkan aturan terkait siapa saja yang boleh memakai gas ini, karena yang kita tahu seperti pedagang-pedagang besar mereka pastinya mempunyai duit lebih untuk memborong dan menyimpan stok gas 3 Kg LPG.
“Ya nanti kedepan kita harap ada regulasi yang jelas dan juga bisa tepat sasaran, karena kalau tidak masyarakat pastinya panik dengan terjadinya kelangkaan gas dan akhirnya mereka kalang kabut untuk nyetok gas tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Novi juga menuturkan dalam minggu ini akan segera memanggil dari pihak Pertamina guna menanyakan permasalahan tersebut terjadi karena apa. Ia membeberkan sebelumnya saat kita panggil dari pihak Pertamina informasi yang disampaikan yaitu kuota yang ada tetap sama, namun agen-agen yang di bawah itu menjualnya bebas dan tidak ada batasan.
“Nah karena hal tersebut pedagang-pedagang dan warung-warung besar yang seharusnya tidak boleh menggunakan tabung gas 3 Kg LPG ternyata mereka masih memakai itu,” tuturnya.
Kedepan kita akan coba berdiskusi dulu dengan pihak Pertamina kalau jika memang nantinya akan kita buatkan aturan, apakah kedepan aturan tersebut dapat dijalankan.
“Karena masalahnya kita bikin aturan pun kadang-kadang tidak dijalankan, makanya saat ini kita berusaha agar agen-agen itu tidak menjual bebas dan harus ada syarat-syaratnya terkait orang yang bisa mendapatkan gas tersebut,” pungkasnya. (Adv/DR)
