Rilismedia.co – Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan pandangannya tentang kebijakan pembayaran parkir non tunai yang sedang diterapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub Samarinda).
Menurut Legislator Samarinda ini kebijakan tersebut krusial untuk memantau pendapatan dari sektor parkir dan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hanya perlu edukasi karena pembayaran parkir tunai tidak memungkinkan untuk memonitor pendapatan dari parkir. Ini menyangkut PAD,” ujarnya.
Rohim menjelaskan bahwa sistem pembayaran non tunai ini sesuai dengan kebijakan nasional, dan masyarakat harus segera menyesuaikan diri. Oleh karena itu, Dishub Samarinda diharapkan dapat memberikan edukasi rutin, baik dari segi teknis maupun non teknis, kepada masyarakat.
“Dengan penerapan sistem non tunai, penggunaan uang kertas akan berkurang, demikian pula eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk pembuatan kertas. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang kemudahan sistem cashless ini,” ucapnya.
Dirinya juga menyarankan agar pusat perbelanjaan seperti mal menyediakan kartu-kartu parkir sejak awal untuk mempermudah penerapan sistem ini.
“Pusat perbelanjaan sebaiknya menyiapkan kartu parkir dari awal untuk memaksimalkan pemanfaatannya. Misalnya, dengan menjual kartu parkir, bukan hanya mengumumkan kewajiban penggunaan cashless,” tuturnya.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan lancar, diperlukan infrastruktur yang memadai serta kesadaran masyarakat akan manfaat sistem pembayaran non tunai.
Lebih lanjut, Rohim menyampaikan bahwa dengan adanya edukasi yang jelas dan infrastruktur yang siap, penerapan pembayaran parkir non tunai di Samarinda dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kota.
“Edukasi harus jelas, infrastruktur dan kemudahan juga harus siap agar kebijakan ini dapat berjalan maksimal,” pungkasnya. (Adv/DR)
