Rikismedia.co – Samarinda. Secara tegas, Abdul Rohim selaku anggota Komisi II DPRD Samarinda, mengingatkan Pemerintah Kota untuk mengambil langkah yang lebih serius dan efektif untuk menangani masalah krisis air bersih.
Selanjutnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendukung tindakan warga yang melakukan aksi protes, karena Ia menilai kebutuhan air bersih sebagai hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah.
“Apa yang dilakukan warga itu sangat wajar. Air adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” ujar Rohim, Sabtu (27/01/2024) .
Ia juga mengungkapkan bahwa masalah ketersediaan air bersih di Kota Tepian sudah menjadi momok terlalu lama dan muncul secara berulang.
Lebih jauh, Ia mengklaim telah menerima data lapangan yang menunjukkan beberapa permasalahan internal PDAM yang perlu dievaluasi.
Rohim mengidentifikasi beberapa masalah, termasuk kesulitan akses instalasi PDAM, gangguan pelayanan yang sering kali terjadi, dan penghentian pasokan air bersih dengan alasan perbaikan infrastruktur.
“Masing-masing masalah ini harus diidentifikasi penyebab utamanya, kemudian mencari solusi baik jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang,” tegasnya.
Rohim mendesak koordinasi yang lebih baik antara PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar permasalahan dapat diatasi dengan cepat.
Ia menyoroti pentingnya kerja sama untuk menghindari ketidakpastian pelayanan air yang merugikan masyarakat.
“Koordinasi itu misalnya antara PDAM dan PUPR, sehingga masalah bisa cepat teratasi. Bukannya masing-masing pihak saling menunggu kerja pihak lain, kan akibatnya merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Sabarno/adv)
