Kutai Timur – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kutai Timur menyerukan agar seluruh bentuk gerakan sipil dijalankan dengan niat tulus dan jauh dari kepentingan pragmatis.
Sekretaris Umum DPD KNPI Kutim, Zulkifli, menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik harus berlandaskan pada kepentingan bersama, bukan sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Menurut Zulkifli, idealisme dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat seharusnya tidak tercemar oleh motif tersembunyi yang justru mengaburkan nilai perjuangan itu sendiri. Ia mengingatkan bahwa ruang demokrasi yang terbuka perlu dimanfaatkan secara dewasa dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan konflik sosial baru yang menghambat tujuan gerakan.
“Kedewasaan berpolitik dan bermasyarakat tercermin dari kemampuan untuk menyampaikan kritik secara substantif, bukan dengan emosi atau, yang lebih berbahaya lagi, dengan niat memanipulasi situasi,” ucap Zul, sapaan akrabnya.
Zulkifli juga menyoroti fenomena meningkatnya aksi unjuk rasa yang berorientasi pada keuntungan finansial. Ia menyebut ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan isu atau memperbesar persoalan yang melibatkan pejabat publik, untuk kemudian digunakan sebagai alat tekanan dengan ancaman pelaporan ke aparat penegak hukum.
“Apabila ada gerakan semacam itu harus ditertibkan dengan tegas,” tegasnya.
Ia menilai praktik semacam itu merupakan bentuk pemerasan yang dibungkus aktivisme, dan tidak boleh dibiarkan tumbuh karena dapat mencederai demokrasi di Kutai Timur. Zulkifli pun mendorong aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap oknum yang menjadikan aksi sosial sebagai ajang mencari keuntungan pribadi.
Di sisi lain, Zul mengingatkan bahwa penertiban terhadap gerakan bermotif negatif harus diiringi dengan dukungan terhadap aspirasi masyarakat yang murni dan berbasis bukti. Ia menilai, gerakan sipil yang membawa data kuat, argumentasi jelas, serta fakta terverifikasi justru perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut bersama.
“Tapi sebaliknya, kalau tuntutannya terarah, terukur, dan jelas maka harus didukung semua pihak untuk ditindaklanjuti bersama,” jelasnya.
Lebih jauh, KNPI Kutim berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, dengan mendorong gerakan yang elegan, berbasis bukti, dan menjunjung nilai-nilai etika demokrasi.
“Kami mendorong partisipasi yang tepat dan bertanggung jawab untuk membangun, bukan mencemari ekosistem demokrasi,” tandasnya.
