Samarinda, Rilismedia.co – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memutuskan mengembalikan mobil dinas baru senilai Rp8,49 miliar yang sebelumnya menjadi sorotan publik di media sosial. Kendaraan tersebut merupakan hasil pengadaan melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah melalui berbagai pertimbangan serta konsultasi dengan sejumlah lembaga pengawas negara.
“Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Faisal di Samarinda seperti dilansir Antara, Minggu, 1 Maret 2025.
Faisal menjelaskan, kendaraan jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e tersebut diketahui baru menjalani proses serah terima pada 20 November 2025. Namun hingga kini, unit tersebut belum pernah digunakan untuk operasional di Kalimantan Timur.
“Unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Jadi, mumpung belum pernah digunakan untuk operasional, Bapak Gubernur memerintahkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk segera memproses pengembaliannya,” tambahnya.
Proses administrasi pembatalan pengadaan disebut telah berjalan sejak Jumat pekan lalu. Pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, dinyatakan kooperatif dan memahami dinamika yang berkembang di masyarakat.
Sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dana sebesar Rp8.499.936.000 wajib dikembalikan oleh penyedia ke kas daerah paling lambat 14 hari setelah unit diterima kembali.
Langkah tersebut diharapkan dapat meredam polemik yang sempat mengemuka di ruang publik. Sebagai konsekuensi atas keputusan itu, Rudy Mas’ud akan kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk mendukung aktivitas kedinasannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur.
“Keputusan ini adalah bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim terhadap prinsip good governance. Bapak Gubernur berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat. Bagi beliau, menjaga integritas dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah,” jelas Faisal.
