Rilismedia.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR dan MPR.
Jokowi menekankan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dalam satu paket. Ia menilai mekanisme itu berbeda dengan sistem di Filipina, yang memilih presiden dan wakilnya secara terpisah.
“Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia itu satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kalau di Filipina, mereka pilihnya terpisah,” ujar Jokowi di kediamannya usai salat Iduladha, Jumat (6/6).
Terkait usulan pemakzulan yang menyasar anaknya, Jokowi menyebut hal itu sebagai bagian dari dinamika politik dalam demokrasi.
“Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja,” ujarnya.
Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemakzulan presiden atau wakil presiden tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia menyebut ada mekanisme ketatanegaraan yang ketat, termasuk syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.
“Pemakzulan itu harus didasarkan pada alasan yang kuat, seperti korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat. Baru bisa dimakzulkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan surat resmi ke DPR dan MPR RI pada 26 Mei 2025, berisi usulan agar MPR memproses pemakzulan Wapres Gibran. Surat itu diteken empat purnawirawan jenderal TNI, yaitu Fachrul Razi, Hanafie Asnan, Tyasno Soedarto, dan Slamet Soebijanto. Sekretaris forum, Bimo Satrio, membenarkan bahwa surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD.
