Samarinda,Rilismedia.co — Isu mengenai penghentian anggaran media massa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ramai menjadi sorotan publik. Langkah ini diduga terjadi setelah viralnya insiden yang melibatkan ajudan pribadi Gubernur Kaltim, berinisial S.
Padahal, selama ini media massa dikenal sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik, termasuk mempromosikan pembangunan daerah hingga proyek nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud, sebelumnya juga menyatakan bahwa media massa merupakan mitra penting dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Ia bahkan menegaskan peran media dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.
Namun demikian, sinyal penghentian anggaran media oleh Pemprov Kaltim memicu keprihatinan berbagai kalangan, termasuk dari jurnalis lokal.
Koordinator Jurnalis Milenial Samarinda, Herdiansyah, menyayangkan jika benar pemerintah mengambil langkah tersebut.
“Media ini kan kebanyakan hidup dari kerja sama dengan pemerintah. Jika langkah ini benar dilakukan, maka secara tidak langsung kinerja media di Kaltim akan menurun,” tegas Herdiansyah, Kamis (25/7).
Ia menambahkan bahwa media-media besar mungkin masih mampu bertahan karena memiliki pondasi keuangan yang kuat. Namun kondisi berbeda dialami oleh media lokal yang masih berkembang.
Banyak di antaranya justru berperan dalam membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi generasi muda di bidang digitalisasi dan teknologi informasi.
“Kalau anggaran media dihilangkan, maka pemerintah secara tidak langsung menambah angka pengangguran di Kaltim, khususnya di kalangan anak muda dan milenial,” jelasnya.
Isu ini pun menjadi cermin bahwa relasi antara pemerintah dan media perlu dibangun dalam semangat kolaborasi dan saling memperkuat, bukan saling melemahkan.
Mengingat peran media bukan hanya sebagai penyampai informasi, namun juga sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
