Rilismedia.co Samarinda — Ada Rp. 36,9 Miliar APBD dikucurkan untuk proyek pembangunan Teras samarinda yang telah diresmikan pada tanggal 9 September 2024.
Teras samarinda digadang-gadang akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan sehingga mampu mendongkrak Ekonomi dan pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Samarinda.
Namun sangat miris, bahwa dibalik kemegahan Teras Samarinda harus ada 81 orang yang dikorbankan tanpa diberi upah atas hasil kerja keras mereka.
Hal itu telah terkonfirmasi dan telah diketahui oleh seluruh Masyarakat Kota samarinda, bahkan diketahui pula imbas dari perbuatan oleh Pelaku-pelaku terkait yang hanya menginginkan untung itu, ada beberapa yang anaknya harus putus sekolah dan kelaparan.
Semenjak masalah ini mencuat dipermukaan publik, sejumlah upaya telah dilakukan mulai dari mediasi, RDP (Rapat Dengar Pendapat), hingga pada pemanggilan pihak Perusahaan yang menang tender (PT. Samudra Anugrah Indah Permai) menangani proyek tersebut namun tidak ada hasil positif.
Yang sangat dikecewakan oleh Masyarakat secara keseluruhan adalah Posisi Wali Kota Andi Harun sebagai pemimpin seolah tidak punya power untuk menuntaskan persoalan ini.
Di sisi lain pihak perusahaan seolah menghindar dari tanggung jawab yang harus ditunaikan itu.
Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Andi Harun telah “menumbalkan” masyarakatnya sendiri hanya untuk memperindah Kota. Visinya untuk menjadikan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban tidak dilandasi dengan Moral kepemimpinan yang tegas untuk memperjuangkan rakyatnya.
Ditambah lagi APBD yang merupakan uang rakyat telah dikuras demi pembangunan proyek itu, ini sama saja dengan menguras sekaligus menindas.
Jelas ini adalah penindasan seperti yang dilakukan oleh kaum penjajah yang memaksa kerja mengorbankan waktu, tenaga, dan energy namun rakyatnya pulang dengan tangan kosong dan kelaparan.
Jika dikalkulasi dari 81 pekerja yang tidak diberi upah itu, ada Rp.430 Juta yang harus dikeluarkan untuk membayar jerih payah para pekerja. Jelas hal ini merupakan indikasi Korupsi. Maka sudah selayaknya sebagai pemimpin, Andi Harun harus turun tangan mengusut tuntas persoalan ini, mengingat masalah tersebut telah berlarut-larut hingga berganti tahun.
Andi Harun selaku pemimpin masyarakat Kota Samarinda tidak boleh terlihat seolah melakukan pembiaran, sebab ini adalah konflik antara pihak Swasta dan Rakyat kecil dan andi harun sebagai WaliKota harus mengambil langkah yang tegas sebab jangan sampai ada anggapan bahwa Andi Harun terlibat dalam indikasi Korupsi tersebut.
Opini: Sabarno, Mahasiswa STIMI Samarinda.
