Samarinda, rilismedia.co — Meski sekolah swasta di Kota Samarinda telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat (BOSNAS) maupun daerah (BOSDA), kondisi guru non-ASN masih memprihatinkan. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, yang menilai perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta.
Ismail menyoroti sistem penggajian guru swasta yang sepenuhnya bergantung pada keuangan internal sekolah, terutama dari iuran siswa dan dana yayasan. Ketika jumlah murid sedikit dan besaran SPP rendah, otomatis berpengaruh terhadap pendapatan sekolah, termasuk gaji guru.
“Gaji guru tergantung dari iuran, misalnya siswa jumlahnya sedikit dan SPP-nya kecil, otomatis pemasukan yang didapat sekolah dan gaji guru terbatas,” ucap Ismail.
Ia juga mencatat adanya tantangan besar yang dihadapi sekolah swasta dalam menjaring peserta didik. Minimnya program unggulan membuat mereka kalah bersaing dengan sekolah negeri, sehingga dana BOS yang diterima sering kali dialihkan untuk menutupi kebutuhan operasional dasar, bukan untuk kesejahteraan guru.
Perbedaan mencolok pun terlihat antara guru swasta dan ASN. Menurut Ismail, guru ASN memiliki kepastian gaji, tunjangan, serta jenjang karier yang jelas. Sebaliknya, guru swasta harus bergantung pada kondisi keuangan sekolah yang tidak menentu.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan operasional, melainkan juga memastikan perlindungan sosial yang layak bagi para pendidik non-ASN, terutama dalam hal akses layanan kesehatan dan jaminan sosial.
“Semoga dengan adanya dukungan Pemkot Samarinda dan Provinsi Kaltim pada pendidikan swasta terus ditingkatkan, tak hanya melalui bantuan operasional, namun juga perluasan insentif dan jaminan sosial guna menjaga kualitas pendidikan,” bebernya.
Ismail juga mendorong optimalisasi program-program perlindungan tenaga kerja seperti Gratispol dari Pemprov Kaltim, agar mencakup guru-guru swasta yang selama ini luput dari jaminan sosial negara.
“Jika insentif dari pemerintah dicabut, maka guru swasta hanya bisa bergantung pada gaji dari yayasan. Padahal sekolah swasta di Samarinda jumlahnya lebih banyak ketimbang sekolah negeri,” tutup Ismail.
