Rilsimedia.co Samarinda – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur menggelar acara buka puasa bersama dengan jurnalis di Sekretariat DPW PKB Kaltim, Jalan Juanda, pada Selasa (25/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menyampaikan berbagai isu strategis di Kalimantan Timur, mulai dari akses listrik di desa, distribusi bahan bakar minyak (BBM), harga LPG bersubsidi, hingga pengawasan sektor pertambangan.
Target 2027, Seluruh Desa di Kaltim Teraliri Listrik
Syafruddin menegaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, akan teraliri listrik pada 2027.
“Alhamdulillah, tahun 2025 ini PLN sudah berencana agar pada 2027 tidak ada lagi desa yang belum dialiri listrik. Target saya di DPR RI, tahun 2027 seluruh desa di Kalimantan Timur harus sudah teraliri listrik,” ujarnya.
BBM dan LPG: Distribusi Harus Ditingkatkan
Mengenai sektor energi, Syafruddin menyoroti antrean panjang di SPBU, khususnya di Balikpapan, yang disebabkan oleh jumlah SPBU yang masih minim.
“Di Samarinda, kebutuhan SPBU sudah ideal, tetapi di Balikpapan masih terjadi antrean panjang. Saat ini hanya ada 19 SPBU di Balikpapan, sedangkan idealnya minimal 30 SPBU. Saya akan mendorong agar jumlah SPBU di Balikpapan segera ditingkatkan,” tegasnya.
Terkait distribusi LPG 3 kg, Syafruddin menyoroti adanya praktik permainan harga oleh oknum pengusaha yang merugikan masyarakat.
“Menurut Harga Eceran Tertinggi (HET), harga LPG 3 kg di Samarinda dan Kalimantan Timur seharusnya Rp19 ribu. Namun, banyak keluhan dari masyarakat bahwa harga bisa mencapai Rp40 ribu. Ini harus diawasi agar tidak ada penimbunan atau permainan harga,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat untuk aktif mengawasi praktik yang mencurigakan dan melaporkannya kepada pihak berwenang.
Pengawasan Ketat di Sektor Pertambangan
Dalam sektor pertambangan, Syafruddin menegaskan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas tambang agar tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
“Saya meminta kepada teman-teman wartawan untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur, agar tidak lalai dalam aspek lingkungan. Faktanya, sudah ada 47 anak yang meninggal akibat kelalaian perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyuarakan kasus ini di DPR RI, termasuk terkait dugaan pelanggaran oleh PT Berau Coal.
“Kami akan terus mengawasi semua perusahaan tambang agar mereka tidak merugikan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Acara buka puasa bersama ini menjadi ajang silaturahmi antara DPW PKB Kaltim dan insan pers, sekaligus diskusi mengenai berbagai permasalahan di Kalimantan Timur yang perlu mendapatkan perhatian di tingkat nasional.
