Samarinda, Rilismedia.co — Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendukung langkah cepat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam merespons keluhan mahalnya harga seragam dan atribut sekolah. Masalah ini dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Samarinda dan Disdikbud pada Senin (21/7).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai standarisasi harga adalah solusi sementara yang efektif untuk meredam keresahan para orang tua murid. Ia menyebut harga perlengkapan sekolah di beberapa koperasi dinilai tidak wajar dan perlu segera diatur.
“Standarisasi ini supaya koperasi sekolah menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Kami temukan beberapa harga yang di luar kewajaran dan harus segera dikendalikan,” kata Novan.
Menurutnya, survei harga di lapangan menunjukkan selisih harga cukup signifikan pada sejumlah item seperti seragam atasan, celana, hingga rok panjang. Kendati bahan berbeda, batas harga tertinggi tetap perlu ditetapkan demi mencegah lonjakan yang tidak masuk akal.
Novan menegaskan, polemik harga seragam bukan persoalan baru. Namun, tahun ini keluhan meningkat karena tekanan ekonomi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok ditambah biaya pendidikan membuat banyak keluarga semakin terbebani.
“Kondisi ekonomi kita belum stabil. Sementara orang tua dipaksa mengeluarkan biaya besar, wajar jika akhirnya banyak yang mengeluh,” ujarnya.
Selain seragam, Komisi IV turut menyoroti biaya tambahan seperti tes IQ dan asuransi yang menurutnya tidak relevan dan memberatkan. Ia meminta Disdikbud turut mengendalikan biaya-biaya tambahan tersebut.
“Yang banyak dikeluhkan orang tua itu biaya tambahan yang tidak wajib, seperti tes IQ dan asuransi. Ini juga harus diawasi agar tidak membebani,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD mengusulkan agar Pemkot Samarinda mempertimbangkan subsidi seragam sekolah melalui APBD, khususnya untuk seragam batik dan pakaian olahraga yang hingga kini masih menjadi kewajiban di sebagian besar sekolah.
“Harapan kami, mulai 2026 ada subsidi dari APBD untuk membantu pembelian seragam batik dan olahraga. Jangan semua dibebankan ke orang tua,” pungkas Novan.
